KontraS Soroti Penunjukan Pj Kepala Daerah yang Tak Transparan, Bisa Tak Netral di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) soroti penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah yang tak transparan berpotensi pengaruhi netralitas pemilu 2024.

"Berkaitan dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah yang mana kita dapati bahkan kontraS dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Deputi Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam peluncuran catatan kritis, Rabu (15/11/2023).

Pada intinya kata Andi, dalam konteks pengisian Pj kepala daerah pihaknya melihat jauhnya prosesnya yang transparan dan akuntabel.

"Serta begitu kental sekali berkaitan dengan konflik kepentingan berkaitan dengan pengisian Pj di berbagai kepala daerah," sambungnya.

Baca juga: Ganjar Tanggapi soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong untuk Memenangkan Dirinya

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal mobilisasi aparatur negara seperti yang diketahui bahwa capres maupun cawapres hari ini terdapat calon yang merupakan seorang menteri.

"Yang mana ketika dirinya masih memiliki posisi sebagai menteri itu memiliki potensi penyalahgunaan dalam konteks penyelenggaraan pemilu," jelasnya.

Kata Andi karena capres-cawapres dari kalangan menteri masih memiliki relasi kuasa yang begitu kental dalam posisinya atau jabatan yang memiliki posisi yang lebih strategis.

Baca juga: Ganjar Blak-blakan Banyak Kepala Daerah Diintimidasi Jelang Pilpres 2024: Kami Sudah Tahu Semua

Terlebih dikatakannya telah dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki dampak serius terhadap ASN dalam netralitas pemilu 2024.

"Termasuk adanya berkaitan dengan penghapusan komite aparatur negara yang mempunyai dampak serius terhadap netralitas ASN," tegasnya

Ganjar sebut kepala daerah diintimidasi

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyinggung soal kabar adanya intimidasi yang dilakukan kepada kepala daerah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Ganjar mengaku sudah mendapatkan kabar tersebut.

Kabar itu diterima Ganjar dari laporan yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Sudah (terima laporan), benar (ada kepala daerah diintimidasi)," ucap Ganjar, usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Ganjar mengatakan, karena mengetahui adanya intimidasi terhadap kepala daerah tersebut, ia sengaja mengungkapkan hal itu secara terbuka dalam pidatonya dalam acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU RI.

Baca juga: Merasa Bersalah, Gibran dan Kaesang Cium Tangan Megawati, Pengamat: Pemahaman Dinasti Politik Keliru

"Ya sudah ada lah semua (kepala daerah) yang melapor dan kami tahu semua, maka kami sampaikan secara terbuka," ungkap Ganjar.

Hal itu disampaikannya di depan publik, kata Ganjar, agar masyarakat bisa mengetahui adanya kejadian tersebut. 

Menurut Ganjar, hal itu juga dikemukakannya agar Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

Ia meyakini KPU RI bisa menyelenggarakan Pilpres 2024 mendatang dengan baik. 

Sebab, katanya, jika Pilpres 2024 dilangsungkan dengan penuh kecurangan, tentu akan menjadi catatan buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia.

"Kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada, maka kenudian kami sampaikan dalam format pidato resmi saya, kemudian publik semua bisa aware," tutur Ganjar.

"Semuanya bisa pada tugas dan fungsi pokok yang adil, menjalankan dengan baik. Yang mesti netral juga nentral. Maka, kontestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah catatan nokta hitam dalam demokrasi," sambungnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan meluncurkan nomor aduan untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024. 

Meski demikian, Ganjar belum mengumumkan nomor aduan yang diungkapkannya itu.

"Sekarang partai-partai kami juga minta untuk membuat sargas itu dan kami akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair," kata kader PDI Perjuangan itu.

Sebagai informasi, tiga pasangan Capres Cawapres telah mendapatkan nomor urut masing-masing untuk berkompetisi di Pilpres 2024 mendatang.

Adapun nomor urut satu untuk pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Nomor urut dua, untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka. Kemudian nomor urut tiga, untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ganjar soal pakta integritas

Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga menanggapi adanya kabar pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan dirinya di Pilpres 2024.

Dokumen pakta integritas yang ditemukan KPK saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kasus Bupati Sorong Yan Piet namun kebenaran informasi ini sampai saat ini belum diketahui.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut.

Dilansir dari Kompas.com hingga saat  ini Yan Piet masih menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait hal itu Ganjar mengaku tidak tahu mengenai adanya pakta integritas tersebut.

Berulang kali pada setiap pidatonya Ganjar selalu mengingatkan jika ada yang tidak netral harus ditertibkan.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak mengerahkan penjabat kepala daerah untuk mendukungnya meraih suara pada Pilpres 2024.

"Nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak," ucap Firli di gedung KPK, Kuningan Jakarta Pusat, Selasa (14/11).