Panglima TNI: Jika Ada Aparat Tidak Netral di Pilpres, Itu adalah Oknum bukan Perintah Atasan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono tidak menampik kemunginan aparatnya yang tidak netral.

Namun dia memastikan itu bukan perintah dari atasan dan perbuatan para oknum.

Panglima mengaku terus menanamkan sikap netral pada Pemilu 2024 kepada seluruh jajarannya.

Seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, TNI selalu bersikap netral.

"Bahwa proses pemilu ini bukan yang pertama dan TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral, netral, dan netral.

Sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran ya," ujar Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Kalaupun ada oknum (tidak netral), itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita.

Baca juga: Aiman Witjaksono Mengaku Punya Info A1 Soal Polri Tidak Netral, Tak Masalah di Laporkan ke Polda

Ya kalaupun ada mungkin ya oknum namanya kalau sampai ada tidak netral.

Tetapi kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk netral," tegas Panglima seperti dilansir Kompas.com.

Yudo melanjutkan, sebagai Panglima TNI dirinya sudah memberikan referensi soal aturan netralitas dalam Pemilu 2024.

Arahan yang diberikan berupa gambar yang disertai dengan penjelasan yang disebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya sudah memberikan referensi arahan seperti yang gambar-gambar itu, gambar saya ada di mana-mana itu.

Mulai Sabang sampai Merauke ada semua, di lingkungan TNI. Khususnya tentang netralitas TNI," ungkap Yudo.

"Bagaimana teknisnya yaitu perpaduan berpedoman pada itu saja, itu sudah mencakup semuanya itu. Kalau prajurit berpatokan pada itu pasti akan netral," katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu pun menyebut nantinya akan ada evaluasi jika ada jajaran TNI yang tidak netral.

Baca juga: Ganjar Dapat Bocoran dari Gus Mus, Jelang Pilpres Kalangan Agamawan dan Intelektual Gelisah

Namun, pedoman netralitas bagi TNI selama pemilu menurutnya sudah disusun secara detail agar mudah dipahami para prajurit.

Jika nantinya ada prajurit yang terbukti tidak netral akan ada sanksi secara militer maupun sipil.

"Ya pasti ada (sanksi), yang sanksi nya nanti kan di KPU, di Bawaslu yang nantinya akan ada pelanggaran apa saja yang masuknya pelanggaran apakah pidana atau sifatnya disiplin," tutur Yudo.

"Kalau ada unsur pidana tentunya akan diproses POM TNI, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum," tambahnya.

Ganjar-Mahfud tak punya sumber daya

Secara terpisah calon wakil presiden Mahfud MD menyebut pihaknya tidak memiliki dukungan aparat selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud menyampaikan ini dalam acara deklarasi dukungan jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Inews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Jadi Kapten Timnas Anies-Muhaimin, Muhammad Syaugi Fokus Satukan Tim untuk Jangkau Masyarakat

Awalnya, Mahfud menjelaskan soal tantangan selama pemilu ke depan di hadapan sejumlah relawan. Salah satu yang disinggung soal keberpihakan aparat penegak hukum.

"Dan mungkin kita tidak punya aparat yang secara struktural bisa diajak untuk betul-betul atau berpihak kepada kita. Kita tidak punya itu," ujar Mahfud dalam paparannya.

Selain itu, Mahfud menyampaikan tantangan lainnya kemungkinan berkaitan dengan keuangan serta peluang adanya kecurangan.

"Tetapi yang kita hadapi adalah ya banyak, ketidakjujuran dalam pemilu mungkin juga menjadi hambatan kita.

Kemudian mungkin uang juga kita lebih terbatas," sambung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan apresiasi kepada Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan dirinya sebagai cawapres.

"Mudah-mudahan tidak berhenti sampai deklarasi karena tantangan yang kita hadapi itu banyak," ujar Mahfud.

Menang satu putaran

Sementara itu Kakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menang Pilpres 2024 satu putaran jika tidak ada kecurangan.

"Tanpa bermaksud jumawa atau tinggi hati, kalau tidak ada kecurangan, kami yakin pasangan Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran," ujar Habiburokhman dalam keterangannya.

Habiburokhman menyerukan kepada pendukung Prabowo-Gibran untuk tetap rendah hati dan bekerja keras.

Kemenangan, kata dia, hanya mungkin dipastikan jika mereka tetap terus turun ke basis akar rumput seperti yang selama ini sudah dilakukan.

"Penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres definitif mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Jalan Imam Bonjol Ditutup, Polri Libatkan 1.318 Aparat Gabungan Amankan Undian Nomor Urut di KPU

Sementara itu, Habiburokhman merasa sangat bersyukur pada akhirnya upaya penjegalan terhadap Gibran gagal total.

Habiburokhman mengatakan, saat ini rakyat punya cawapres muda yang fokus terhadap persoalan anak-anak muda.

"Kami melihat fenomena di mana menurut hampir semua lembaga survei elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket seiring dengan kian pastinya Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo," imbuh Habiburokhman.

Seperti diketahui, pasangan Prabowo Gibran didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Garuda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima: Jika Ada Oknum TNI Tak Netral pada Pemilu Bukan atas Perintah Atasan"