Jokowi Minta Menkeu Bayar Utang ke Bulog Rp 16 Triliun, Sri Mulyani: Tunggu Hasil Audit Dong

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bakal membayar dan melunasi utang ke Perum Bulog senilai Rp 16 triliun.

Namun tagihan baru akan dibayar jika sudah ada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya presiden Joko Widodo meminta Menkeu Sri Mulyani Indrawati segera melunasi tagihan senilai Rp 16 triliun kepada Perum Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

"Ada arahan presiden, Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga

Cadangan beras

Tagihan itu berasal dari program bantuan pangan yang dicanangkan pemerintah menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog, seperti bantuan sosial pangan yang tergulir pada Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Airlangga menyampaikan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras dengan total Rp 19,1 triliun.

"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga telah menyetujui perpanjangan bantuan sosial pangan hingga Juni 2024.

Bantuan sosial pangan yang disalurkan berupa beras senilai 10 kilogram. Bantuan bakal disalurkan untuk 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tadi dibahas bantuan pangan 2024 Pak Presiden setuju untuk tahun 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," ujar dia.

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebagai salah satu langkah intervensi agar harga beras kembali stabil.

Penyaluran bantuan sosial pangan ini terealisasi sebesar 94,95 persen pada September 2023 dan 94,89 persen pada Oktober 2023, sedangkan pada November terealisasi 18,45 persen.

Tunggu audit dulu

Menjawab permintaan Presiden, Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak bisa asal bayar tagihan Bulog tersebut.

"Soal tagihan itu, mekanisme kami dengan Bulog dan Bapanas, akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin

Sri Mulyani akan meminta BPKP untuk melakukan audit lebih cepat agar utang Bulog dapat segera dilunasi. Menurut dia, audit yang akan dilakukan BPKP tidak akan ada hambatan.

Selain itu, Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran dari impor beras dan operasi pasar.

• Sri Mulyani Dikabarkan Bergabung dengan Tim Sukses Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid: Masih Sebatas Isu

"Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," ujarnya.

Tanggung bea masuk beras impor

Pemerintah memutuskan untuk menanggung bea masuk beras impor senilai Rp 450 per kilogram.

Airlangga mengatakan, bea masuk beras impor ini menjadi salah satu topik yang dibahas bersama Presiden Jokowi.

Nantinya, menurut Airlangga, bea masuk yang dibebaskan itu akan diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tadi dibahas terkait dengan insentif yang diberikan, utamanya pembebasan bea masuk beras. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ujar Airlangga.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pembebasan bea masuk untuk beras impor sebagai langkah intervensi agar harga beras kembali normal.

Terlebih, menurutnya, kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini mendekati Rp 16.000. Lewat pembebasan bea masuk beras impor, Arief meyakini harga beras pun akan lebih terjangkau.

Kendati demikian, pembebasan bea masuk ini tidak berlaku untuk seluruh beras impor.

Arief mengatakan, hanya 1,5 juta ton yang dibebaskan.
"Enggak semua, hanya 1,5 juta ton," kata Arief.

Sebagai informasi, harga beras terus meningkat dalam beberapa bulan belakangan.

Harganya sempat mencapai Rp 14.000 per kilogram untuk kualitas sedang. Hal ini menjadi sorotan Presiden Jokowi.

Tetapi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga beras mulai berangsur-angsur turun usai meningkat beberapa waktu lalu.

"Beras memang sudah tidak naik lagi, turun baru sedikit-sedikit," kata Zulkifli Hasan usai menghadiri acara Program Akselerasi Ekosistem UMKM Digital di The Manohara Hotel, Kabupaten Sleman pada 6 November 2023.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Minta Utang ke Bulog Rp 16 Triliun Dilunasi, Sri Mulyani: Kita Bayar Setelah Audit BPKP