Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jamin Hak Air untuk Warga Jakarta

“Pada 4 Juli 2023 telah dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi sistem DC (distribution center) Pondok Kopi sistem hilir tahap 1 SPAM Regional Jatiluhur 1 Pemprov DKI,” kata Ika.

Ia mengungkapkan, kehadiran SPAM ini sangat bermanfaat bagi Perumda PAM Jaya yang mendapat tugas mengelola air minum di Jakarta.

Manfaatnya adalah menambah sumber air baku sebesar 6.200 liter per detik, meningkatkan kapasitas produksi PAM Jaya melalui SPAM Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, meluaskan area jangkauan jaringan perpipaan PAM Jaya, serta mengurangi pemakaian air tanah sebagai sumber air baku.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung langkah pemerintah daerah yang berkeinginan menambah pasokan air baku lewat SPAM Jatiluhur I.

“Apalagi, secara aturan kan sudah disepakati antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah DKI, dan Jakarta melaksanakan itu,” tutur Prasetyo.

Ia menambahkan, SPAM Jatiluhur I bisa menambah pasokan air baku bagi PAM Jaya.

Apalagi, perseroan menargetkan, seratus persen air perpipaan bisa terlaksana pada 2030 mendatang, sehingga pasokan air harus optimal.

“Jakarta memang kekurangan pasokan air. Selain itu, permukaan tanah di Jakarta terus turun, karena banyak penggunaan air tanah. Nah, langkah-langkah menyiapkan pasokan air dari Jatiluhur memang perlu dilakukan,” ungkap Prasetyo.

Pemasangan Gratis

Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, sejak Agustus 2023, pihaknya telah membangun konstruksi pipa baru secara paralel.

Pengerjaannya dimulai dari kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang selama ini masih menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih untuk kegiatan sehari-hari.

“Ke depan, kami melakukan konstruksi pipa secara paralel sebanyak 19.000 sambungan rumah. Dan pengerjaan sambungan pipa baru ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat, sehingga pelanggan tak dikenakan biaya pemasangan. Hal ini juga sebagai upaya sosialisasi pengalihan penggunaan air tanah ke air perpipaan,” imbuh Arief. (faf)