Pilpres 2024
Kesal Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Hasto: Diskriminasi dan Menciderai Rasa Keadilan
Hasto menjelaskan Komisi Pemilihan (KPU) RI sudah menetapkan peserta Pemilu 2024 dan pemasangan baliho merupakan bagian dari demokrasi.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan tindakan pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali menciderai rasa keadilan.
Aksi pencopotan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Bali pada Selasa (31/10/2023).
Sebab, Hasto menjelaskan Komisi Pemilihan (KPU) RI sudah menetapkan peserta Pemilu 2024 dan pemasangan baliho merupakan bagian dari demokrasi.
"Oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan menciderai rasa keadilan," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Dia mengklaim jika tindakan pencopotan baliho-baliho tersebut mendapat tanggapan masyarakat.
Baca juga: Jokowi Tertawa Saat Ditanya Soal Kekecewaan PDIP, Hasto Kristiyanto: Bagus, Presiden Bisa Tertawa
"Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif, dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," ujar Hasto.
Hasto meyakini masyarakat sudah sangat cerdas untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
"Itu suara-suara dari masyarakat lho, bukan dari PDIP kami hanya menangkap suara-suara itu," ucapnya.
Selain itu, dia menegaskan pencopotan baliho tersebut adalah tindakan politik yang diskriminasi.
"Kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," tutur Hasto.
Hasto lalu membandingkan perbedaan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.
"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," imbuhnya.
Ganjar Prihatin, Minta Aparat Netral
Seperti diketahui, Petugas Satpol PP Bali mencabut bendera PDI Perjuangan (PDIP) dan baliho bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md, jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Selasa (31/10/2023).
Menanggapi hal itu, bakal calon presiden, Ganjar Pranowo mengungkapkan keprihatinannya terkait pencopotan baliho tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mempertanyakan tindakan ini dan berpendapat bahwa jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan yang berlebihan.
"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," ucap Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Baca juga: Golkar Sebut Ridwan Kamil Tak Tertarik Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Tetap Setia Dukung Prabowo-Gibran
Ganjar menyebut bahwa baliho yang dicopot sudah dipasang kembali.
Dia mengaku telah berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster.
"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," jelasnya.
Dengan adanya hal tersebut, Ganjar menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024.
Baca juga: PDIP Marah Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Komarudin Watubun: Banteng Jangan Diganggu, Bisa Brutal!
Menurut Ganjar, hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.
"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," terang Ganjar.
Sebelumnya diketahui, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10/2023) siang.
Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi.
Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.
Jokowi Buka Suara Terkait Pencopotan Atribut Ganjar-Mahfud di Bali
Presiden Jokowi buka suara terkait dengan baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot saat kunjungan Kepala Negara ke Bali pada Selasa (31/10/2023).
Jokowi menyebut bahwa pencopotan baliho bakal Capres itu sebagai bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap bakal Capres.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.
Namun begitu, Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.
Baca juga: VIDEO : Presiden Jokowi Cuma Terkekeh saat Ditanya Soal Hubungannya dengan Megawati di PDIP saat Ini
Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.
"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.
Kemarahan PDIP
DPP PDIP bereaksi keras atas pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai itu tak patut dilakukan.
Pencopotan yang dilakukan Satpol PP Bali itu diduga kuat karena Prsiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di sekitar area tersebut.
Baca juga: Survei Terbaru Pilpres 2024 Bikin Senewen PDIP, Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan AMIN
Menurut Komarudin, Bali merupakan salah satu basis PDIP atau disebut kandang Banteng.
Komarudin pun meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.
"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.
Dia pun mengingatkan agar tak mengganggu banteng, jika ingin keadaan aman.
Baca juga: Wakil Ketua TPN Komjen Gatot Eddy Klaim PP Polri Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024
"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," tegasnya.
"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng, itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.
Seperti diketahui saat ini hubungan Jokowi dan PDIP sudah retak.
Jokowi sudah tak dianggap kader karena telah berkhianat bersama keluarganya.
Baca juga: Pesan PBNU untuk Barikade Gus Dur yang Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Sebelumnya viral video di medsos yang memperlihatkan baliho Ganjar-Mahfud dicopot.
Tidak hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera PDIP dilakukan oleh petugas Satpol PP setempat.
Tampak pula dalam video tersebut aparat TNI-Polri.
Sejumlah narasi menyebutkan bahwa penurunan baliho itu terkait kehadiran Presiden Jokowi di Bali.

Menanggapi kehebohan video itu, Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi pun buka suara.
Ia membenarkan pencopotan atribut PDIP termasuk baliho Ganjar-Mahfud tersebut terkait dengan kunjungan Jokowi di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, aksi pencopotan itu atas perintah Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (31/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Nyoman Rai Dharmadi beralasan langkah tersebut dilakukan semata untuk menunjukkan netralitas.
Pasalnya, penurunan bendera parpol di sekitar lokasi kunjungan Jokowi tidak memandang bulu dari partai atau koalisi tertentu saja.
"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya," ujar dia.
"Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," ungkapnya.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto, mengecam keras pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berikut bendera PDIP saat kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Bali, Selasa (31/10/2023).
Politisi PDIP tersebut mengatakan pencopotan baliho dan bendera partai itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
"informasinya hanya PDIP dan baliho Pak Ganjar yang dicopot. Maka perspektifnya penggunaan kekuasaan menjadi terus dilakukan, dan itu tidak boleh di dalam proses demokrasi yang seperti ini,” kata Sunanto dilansir dari TVonenews, Selasa (31/10/2023).
Menurut Sunanto pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP itu akan menimbulkan keresahan dan memecah belah bangsa.
“Ya memecah belah ya, membuat keresahan, intimidatif lah intinya. Proses intimidatifnya kan semakin jelas, yang berbeda harus dicegat, yang utama dibiarkan, kan intimidatif,” ujar Sunanto.
Menurutnya, tindakan tersebut bisa membahayakan proses demokrasi dan proses berlangsungnya Pemilu 2024 akan berubah menjadi mencekam.
Adapun Presiden Jokowi diketahui melakukan kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10/2023).
Ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut mengunjungi SMKN 3 Sukawati dan langsung melanjutkan tugasnya dengan mendatangi Pasar Bulan.
Diberitakan TribunBali.com, di sana Jokowi mendatangi pedagang satu persatu, mulai dari jajanan khas Bali, sarana upakara hingga pedagang ikan yang berjualan memakai sepeda.
Jokowi sendiri terpantau tidak berbelanja dan hanya memberikan amplop kepada semua pedagang, serta membagikan kaos dan sembako untuk masyarakat yang hadir di sana.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.