Unik! Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Berdebat Soal Umur Usai Makan Siang dengan Presiden Jokowi

Ray Rangkuti: Netralitas Jangan Selesai di Meja Makan

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Jokowi dan tiga bacapres itu makan siang di satu meja.

Momen makan siang itu memunculkan sejumlah komentar muncul dari berbagai pihak dan pengamat.

Salah satunya dari Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti menilai bahwa undangan makan siang Presiden Joko Widodo terhadap tiga bacapres sebagai diplomasi meja makan ala Jokowi.

Ray Rangkuti menduga diplomasi meja makan dilakukan Presiden Jokowi, lantaran merasakan ramainya protes terhadapnya mengenai netralitasnya yang dianggap memihak salah satu calon.

Baca juga: Makna Presiden Jokowi Undang Capres Makan Siang, Pengamat: Selama ini Publik Curiga padanya

"Kemungkinan Presiden Jokowi telah mendengar makin naiknya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap jurdilitas pilpres. Salah satu sebabnya terlihat dari pertanyaan apakah Presiden Jokowi bisa netral atau tidak," kata Ray Rangkuti kepada Wartakotalive.com, Selasa (31/10/2023).

Menurut Ray Rangkuti, ketidakpercayaan publik akan netralitas presiden akan berdampak langsung pada sikap penerimaan masyarakat atas hasil pemilu.

"Misalnya pelaksanaan pemilu telah dilakukan dengan cara yang sesuai atauran, tapi tanpa rasa percaya masyarakat atas suasananya, akan dapat berakibat pada sikap negatif masyarakat atas hasil pilpres," jelas Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti menekankan, semakin meninggi perbincangan atas netralitas presiden juga menunjukan makin berkurangnya rasa percaya pada presiden sendiri.

Baca juga: Saat Makan Siang, Ganjar dan Anies Sindir Netralitas, Presiden Jokowi: Hati-hati Kalian Diawasi

"Jika tidak disikapi hati-hati, tentu akan dapat berdampak pada pemerintahan Jokowi sendiri. Masalahnya bukan lagi sekedar mempertanyakan netralitas presiden, tapi bisa meningkat ke soal tata kelola pemerintahan," tutur Ray Rangkuti.

Menurut Ray Rangkuti, diplomasi meja makan tidak akan cukup jika hanya berhenti sampai di situ.

Bukan tanpa alasan, sebab salah satu faktor keraguan itu muncul akibat seringnya masyarakat mengkonsumsi antara ucapan dan tindakan yang tidak selaras.

"Kata-kata yang diucapkan tentang apa, tindakannya tentang itu. Netralitas jangan berhenti di lisan, dan selesai di meja makan. Tapi harus mewujud dalam tindakan. Kata-kata mulai diragukan," papar Ray Rangkuti.

Sehingga, dia meminta Jokowi sebaiknya mengungkapkan langkah-langkahnya untuk memastikan netralitas presiden tetap terjaga.

Di mana termasuk di dalamnya menjaga netralitas seluruh aparat negara yang berada di bawah kekuasaannya.

Baca juga: Motif Pakaian Dipakai 3 Bacapres Saat Makan Siang dengan Jokowi, Hanya Boleh Dipakai Raja

Pengamat Politik Nilai Jokowi Tak Akan Dukung Anies dan Ganjar

Sementara itu, Anies, Ganjar, dan Prabowo mengaku bahwa isi pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya membahas hal-hal yang ringan-ringan saja.

"Tadi kami ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, sifatnya ringan-ringan, tidak ada sesuatu yang berat," jelas Anies yang diikuti anggukan oleh Prabowo.

Senada dengan Ganjar Pranowo, ia juga mengatakan bahwa pembahasan saat makan siang bersama Presiden Jokowi hanya obrolan ringan biasa.

"Asik-asik, kita ketawa-ketawa, ngomongnya enteng-enteng, nggak berat-berat," ujar Ganjar.

Atas pertemuan ketiga bacapres dengan Presiden Jokowi tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki preferensi politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Saat Makan Siang, Ganjar dan Anies Sindir Netralitas, Presiden Jokowi: Hati-hati Kalian Diawasi

Dilansir dari Kompas TV, Adi menjelaskan bahwa tak akan mungkin Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk ketigag bakal calon presiden tersebut (bacapres)

Alasannya adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sudah resmi maju sebagai bakal cawapres untuk capres Prabowo Subianto.

Adi juga mengamati terkait agenda pertemuan dan jamuan makan siang Jokowi bersama tiga bacapres pada Senin (30/10/2023).

Menurutnya pertemuan Presiden Jokowi dengan tiga bacapres, baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto mengandung unsur dpesan politik.

Dan pesan yang ingin disampaikan Jokowi di depan semua capres tersebut adalah seolah ia ingin memberikan sinyal politik bahwa Jokowi tidak cawe-cawe atau condong ke salah satu pasangan bakal capres-cawapres.

Baca juga: VIDEO Respon Surya Paloh Soal Jokowi Ajak Makan Bareng Anies Baswedan

"Ini panggung depan, tapi di panggung belakang, publik juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di semua capres yang ada," tegas Adi.

Namun Adi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Parameter Politik ini menilai secara diam-diam Jokowi tentu saja akan memberikan dukungan untuk Prabowo, karena putra sulungnya sudah resmi menjadi cawapres dari Prabowo.

"Karena secara definitif Gibran Rakabuming Raka, yang jelas bersandingan dengan Prabowo Subianto pastinya dianggap sebagai restu, doa politik Jokowi ke Prabowo Subianto," imbuhnya.

Ia pun meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki pilihan atau preferensi politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

BERITA VIDEO: Momen Hangat Full Senyum saat Anies, Ganjar, dan Prabowo Gandengan Tangan Usai Ketemu Jokowi

"Jadi dalam konteks ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi, secara alamiah, secara personal, pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024," terangnya.

Disisi lain Adi mencermati jika pesan Jokowi yang ditampilkan di depan masyarakat sangatlah bertolak belakang dengan sikap pribadinya.

"Itu kan pesan politik yang ingin tampak di panggung depan, tapi kan pada saat yang bersamaan, tim pemenangan, relawan, tim sukses yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar Pranowo, termasuk PDIP itu kan paham betul, bagaimana orkestrasi politik Jokowi," tuturnya.

Sehingga menurut Adi sangatlah tidak mungkin Jokowi akan memberikan dukungan untuk Anies dan Ganjar Pranowo pada Pilpres kali ini.

"Sangat tidak mungkin Jokowi itu mendukung Anies dan Ganjar Pranowo dalam konteks ini," tegasnya.

Ia menilai, tak masalah jika Presiden Jokowi memiliki preferensi politik sendiri.

Tetapi, ia menekankan, Pilpres dan Pemilu 2024 harus adil dan transparan.

"Yang paling penting adalah bagaimana kompetisi di 2024 fair (adil), kemudian tidak melibatkan aspek kekuasaan politik," urainya.

Kini ia pun mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam menjaga Pemilu yang adil.

"Netralitas aparatur-aparatur sipil negara itu menjadi penting untuk tidak cawe-cawe dan menjadi instrumen untuk kemenangan politik tertentu," sebut Adi. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News