Jakarta Dicoret dari Kalender Formula E 2024, Ketua DPRD DKI: Pemilu Lebih Penting

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin menjelaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dan koordinasi secara intensif dengan FEO terkait perubahan jadwal Formula E di Jakarta.

"Berbagai pertimbangan yang menjadi garis besar penyelenggaraan event internasional ini diundur," kata Iwan, Selasa (24/10/2023).

Ia pun mengapresiasi Federasi Automobil Internasional (FIA) dan Formula E Oprations (FEO) yang mau berkomunikasi dengan PT Jakpro.

Sebab, FIA dan FEO mendukung sepenuhnya pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia khususnya Jakarta tahun 2024. 

Baca juga: Jakarta Dicoret dari Pelaksanaan Formula E pada 2024, Sekda DKI Jakarta: Kami Sudah Bayar

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh FIA dan FEO terhadap pesta demokrasi di Indonesia 2024 yang menjadi perhatian dan konsentrasi utama bagi seluruh pihak dan sama-sama ingin memastikan kelancaran Pemilihan Umum dan Presiden 2024," tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta kepada PT Jakpro untuk mengatur jadwal ulang penyelenggaraan Formula E 2024 mendatang.

Sebab, dari informasi yang dihimpun kegiatan Formula E akan berlangsung 8 Juni 2024 dan sudah memasuki jadwal Pemilu.

"Saya minta Jakpro bisa mengomentari ini, kan Bussines to bussines (B2B) karena situasi politik," tegasnya di Balai Kota, Senin (23/10/2023).

Heru meminta Jakpro untuk mundur jadwal kegaiatan Formula E atau mencari tanggal yang pas demi mendapatkan keuntungan semua pihak.

Heru pun tidak mau berkomentar lebih jauh lagi soal kegaiatan Formula E dan menyerahkan ke Jakpro.

"Saya enggak. Cuman Jakpro ajak silahkan B2B. Apakah mundur menguntungkan atau cari tanggal yang pas saya serahkan ke Jakpro," tuturnya. (m26)

Pemerintah DKI Jakarta lewat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah membayar duit komitmen atau commitment fee sekitar Rp 560 miliar. Duit itu dibayar untuk pelaksanaan Formula E dari tahun 2022, 2023 dan 2024.

Joko khawatir penundaan turnamen itu akan berimplikasi bagi pemerintah daerah. Karena itu, dia meminta waktu untuk membahasnya lebih lanjut dengan perseroan daerah dan pihak penyelenggara Formula E.

“Iya kelihatannya (ada risiko) seperti itu, tapi saya kaji dulu,” ujar mantan Kepala BPK RI Provinsi Bali ini. (faf)