Langkah Konkret Pemprov DKI Jakarta Menurunkan Stunting

Selain itu, lanjutnya, percepatan penurunan stunting juga melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat.

Kerja sama ini memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif dalam mengatasi masalah stunting.

“Tujuan program ini secara signifikan adalah untuk mengurangi tingkat stunting pada anak-anak. Penurunan tingkat stunting akan berdampak positif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan,” ungkap Ani.

RS Khusus Stunting

Legislator DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah daerah yang memasukkan penanganan stunting dalam prioritas APBD 2024.

Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, persoalan tengkes harus ditangani serius, meski kasusnya menurun.

Karena itu, pihaknya mendorong agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengkaji pembangunan rumah sakit khusus stunting.

“Jadi, walaupun kita belum (bisa) membangun, kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus (stunting). Soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujar Merry.

Mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi balita stunting di Jakarta mencapai 14,8 persen, sedangkan tingkat nasional 21,6 persen.

Adapun, pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024, Pemprov DKI Jakarta menargetkan tingkat prevalensinya hingga mencapai 13,7 persen.

Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan berbagai inovasi untuk penanganan stunting di Ibu Kota melalui digital maupun aksi.

Mulai dari pengembangan website Jakarta Beraksi, https://stunting.jakarta.go.id, Centing Nasi, Klenting Puspa, Go Tuntas JS, Balita Binaan Kodim, Taman Safari, Rembuk Stunting, Program Bagimu, dan Program Bapak Asuh Anak Stunting.