Jokowi Restui Gibran, PDIP Takut Pecat, Olly Dondokambey: Itu Hak Orang, Masak Kita Permasalahkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik sangat menanti sikap tegas PDIP terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Namun, harapan itu sulit terwujud. Ada sedikit 'perasaan takut' partai berlambang banteng itu bersikap tegas pada Jokowi dan keluarga.

Ada banyak faktor yang membuat PDIP serba dilema ketika tegas pada Jokowi dan keluarga.

Baca juga: Bobby Nasution Tegas Dukung Prabowo-Gibran, DPC PDIP Kota Medan: Wajar, Mereka kan Keluarga

Meski secara fakta, Jokowi dan keluarga sudah menyimpang dari garis partai.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menyatakan, partainya tidak menjatuhi sanksi kepada Presiden Jokowi, meski merestui Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Olly, restu yang diberikan Jokowi itu tidak menyalahi aturan karena Gibran sudah mempunyai keluarga sendiri.

"Di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sudah jelas, yang dilarang suami, istri, dan anak. Anak ini dalam tanda kutip, kalau dia sudah (berkeluarga) sendiri ya sudah," kata Olly dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Puan Beri Penjelasan Soal Video Mega Diviralkan Hempas Tangan Jokowi

Olly pun menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa anak-anaknya sudah memiliki keluarga sendiri dan punya pilihan masing-masing.

Gubernur Sulawesi Utara itu juga berpandangan, restu Jokowi kepada Gibran untuk menjadi cawapres bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

"Lho itu hak-hak orang kok, masak kita mau permasalahkan," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya soal sanksi bagi Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo ketika PDIP sudah punya capres dan cawapresnya sendiri, Olly meminta publik bersabar.

Olly menyampaikan, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum PDIP memberikan sanksi kepada kader.

"Saya kira di PDIP ada mekanismenya, ada mekanisme dalam rangka kader-kadernya melanggar dari aturan, jadi tunggu saja," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan memberi restu kepada Gibran untuk maju sebagai cawapres mendampinngi Prabowo.

"Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi seusai acara Apel Hari Santri di Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Jokowi pun memandang pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 adalah urusan pribadi anak sulungnya itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak menepis maupun mengonfirmasi apakah Gibran telah memberi tahu ataupun berdiskusi terkait langkah politiknya belakangan.

"Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi.

Sikap Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra karena Jokowi dan Gibran merupakan kader PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Sanksi untuk Gibran

Pada kesempatan itu, Olly juga mengungkapkan alasan partainya belum memberikan sanksi terhadap Gibran.

Menurut Olly, Gibran tidak bisa langsung dipecat, karena berstatus sebagai Wali Kota Solo.

"Karena kalau kepala daerah itu kan tidak bisa kita pecat, kalau anggota fraksi itu kan bisa kita langsung pecat. Itu ada perbedaan," tutur Olly.

"Karena kepala daerah enggak bisa karena dia dipilih rakyat, kita enggak bisa turunkan karena dia berpindah lalu kita turunkan, enggak mungkin," tambah Olly.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News