NasDem Khawatir Prabowo-Gibran Ikut Pilpres 2024, Hermawi Taslim: Semoga Fair dan Beradab

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pilpres 2024 diikuti tiga pasang capres-cawapres, yang diprediksi berjalan dua putaran.

Ketiga kandidat itu adalah Anies Baswedan- Muhaimin Iskanar (AMIN), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Baca juga: Sandy Pas Band Soal Gibran: tak Kompeten, tapi di Belakangnya Ada Jokowi yang Sudah Teruji

Ternyata, keikutsertaan Prabowo-Gibran memicu rasa khawatir masyarakat dan para pesaing.

Mereka khawatir bukan karena takut kalah, namun dugaan kuat pelanggaran netralitas campur tangan unsur ASN dan TNI-Polri.

Karena jika ASN dan TNI-Polri ikut bermain, hasilnya bisa ditebak. Mereka yang berkuasa, maka akan menang.

Kegalauan itu diungkapkan oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim.

Sebelumnya, Hermawi mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran yang telah daftar ke KPU RI.

Baca juga: Bacapres Ganjar dan Bacapres Anies Ucapkan Selamat Untuk Prabowo-Gibran Usai Daftar ke KPU

"Partai NasDem mengucapkan selamat telah didaftarnya pasangan Prabowo-Gibran," jelas Hermawi, Kamis (26/10/2023).

Menurut Hermawi, kubunya berharap persaingan di Pilpres 2024 bisa berjalan secara adil.

Dia juga merindukan ajang demokrasi lima tahunan itu yang beradab.

"Mudah-mudahan kami bisa berkompetisi secara fair, profesional dan bermartabat," ujarnya.

"Kami merindukan Pemilu yang fair, kami merindukan Pilpres yang beradab," imbuhnya.

Baca juga: Arsjad Rasjid Tunjuk Eko Sulistyo Masuk TPN Ganjar-Mahfud, Loyalis Jokowi yang Tahu Banyak Rahasia

Selain itu, kata dia, momentum Pilpres 2024 akan dijadikan ajang pembuktian kelayakan pemimpin bagi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Saya kira ini kompetisi biasa, kami menganggap ini sebagai sebuah peluang, peluang untuk tampil sebagai pemimpin bagi pasangan AMIN," ucapnya.

"Mudah-mudahan kami juga tidak mengecewakan masyarakat bisa bertarung sejajar dengan paslon-paslon lain," ungkapnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI Puadi mengingatkan dalam pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berdampak serta mengarah ke ranah pidana.

Berkaca pada Pemilu 2019, ada kasus yang bahkan sudah secara inkrah telah diputus oleh pengadilan karena dampak dari pelanggaran netralitas ASN.

"Ada beberapa contoh (kasus) bahwa ternyata berkaitan pelanggaran netralitas ASN, ada dugaan pidana, yang tidak sekadar direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tapi dampaknya luar biasa," ungkap Puadi dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

Dia menjelaskan dalam pelanggaran netralitas ASN, pintu masuknya ada dua, bisa melalui temuan dan laporan.

Temuan, yaitu, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, sedangkan laporan datang dari masyarakat.

Temuan dan laporan, kata dia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 454 UU 7/2017 tentang Pemilu, masa berlaku temuan tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggarannya. Adapun laporan dari aduan masyarakat berkaitan netralitas ASN Pasal 454 melaporkannya tujuh hari sejak diketahui yang melaporkannya.

"Jadi kalau lewat tujuh hari (dugaan pelanggarannya) daluarsa," ucap dia.

Adapun beberapa contoh kasus pada pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019. Di antaranya berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD. Terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye, dan diakhiri foto bersama kampanye.

"Terdakwa divonis penjara enam bulan masa percobaan satu tahun pidana denda enam juta subsider enam bulan kurungan," jelas dia.

Kasus selanjutnya yakni turut serta dengan sengaja melanggar larangan kampanye di tempat pendidikan.

"Terdakwa divonis pidana penjara selama tiga bulan dan denda tiga juta, subsider satu bulan kurungan," kata Puadi.

Selain itu, Puadi juga turut mengimbau para ASN ANRI untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Pasalnya, menurut dia, pemberian like konten kampanye di media sosial itu dianggap sebagai justifikasi yang dampaknya bisa menjadi besar dalam bentuk dukungan.

"Jadi harus dilihat betul kalimat atau caption postingan," imbuhnya.

Terkait itu semua, ke depan Bawaslu berkomitmen akan terus membangun sinergitas pengawasan netralitas ASN dengan seluruh elemen.

Upaya pencegahan tersebut guna meminimalisir terjadinya pelanggaran ASN.

"Kami juga mengapresiasi ANRI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan," tutupnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News