Ini Dia Sosok Mahasiswa yang Buka Jalan bagi Gibran di Pilpres: Saja Cuma Nguji Ilmu

Salah satu data yang digunakan adalah hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Gibran yang dirilis program pasca-sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.

Hasil survei itu berisi sebanyak 79,3 persen responden mengaku puas dengan kinerja Gibra dan Teguh Prakoso.

Sementara sebanyak 93,5 persen dari responden yang berjumlah 550 orang menyatakan Gibran merakyat.

Berdasarkan hal itu, pemohon menganggap sudah selayaknya Gibran bisa maju dalam kontestasi Pilpres.

Dia pun merasa prihatin banyak pemimpin muda yang potensial tidak bisa menjadi capres atau cawapres hanya karena terbentur batasan usia.

“Jadi ini sangat jelas, tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri,” ujarnya seperti dilansir Kompastv.

Meski begitu, Almas menyebut tidak masalah jika putusan MK yang mengabulkan gugatannya dimanfaatkan Gibran untuk maju sebagai cawapres.

“Ya monggo saja,” imbuhnya.

Boyamin enggan terlibat

Sementara itu Boyamin enggan banyak komentar mengenai gugatan anaknya yang sebagian dikabulkan MK itu.

"Kalau hanya konfirmasi, benar dia adalah anak saya. Selebihnya saya tidak komentar," ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Senin (16/10/2023).

Sang anak disebut Boyamin mengajukan gugatan ke MK bersama tim kuasa hukumnya tanpa paksaan.

Boyamin juga mengaku tak turut serta dalam tim kuasa hukum anaknya.

"Enggak. Aku bukan para pihak. Pemohon bukan, kuasa hukumnya juga bukan," ujarnya.

Adapun mengenai substansi gugatan ke MK, Boyamin enggan menanggapi untuk menghindari konflik kepentingan.

"Aku tidak mau konflik kepentingan, juga tidak mau mengurangi prestasi lawyer dan anakku," katanya.

Biodata Almas

Dikutip dari laman MKRI berikut biodata Almas.

Nama lengkap: Almas Tsaqibbirru Re A.

Tempat lahir: Surakarta

Tanggal lahir: 16 Mei 2000

Alamat: Ngoresan, Jebres, Surakarta.

Status: Mahasiswa

Kampus: Universitas Surakarta

Fakultas: Ilmu Hukum