Disinggung Soal Dinasti Keluarga, Gibran: Saya Pasrah, Terserah Rakyat yang Menilai

WARTAKOTALIVE.COM, SOLO--Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak ambil pusing dengan kontroversi keputusan mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran menyebut hal itu bukan ranahnya untuk memberikan komentar.

Gibran juga mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Partai Gerindra sejak MK mengeluarkan keputusan kontroversial itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Ketetapan itu diputuskan menyusul gugatan yang dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru Re A.

"Enggak (berkomunikasi dengan Gerindra), belum-belum," kata Gibran Rakabuming Raka saat di Balai Kota Solo, pada Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Gibran Dipanggil Petinggi Partai Besok, Jika Ditendang PDIP Golkar Siap Tampung Wali Kota Solo Itu

Suami Selvi Ananda itu mengaku terakhir kali mendapatkan tawaran sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto, sudah beberapa waktu lalu.

"Sudah lama banget," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Gibran mengatakan telah beberapa kali ditawari menjadi pendamping Prabowo di Pemilu 2024. Dia juga sudah memberitahu hal itu kepada PDIP.

Disinggung soal anggapan adanya dinasti politik jika Gibran benar jadi bakal cawapres Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi menjawab pasrah dan menyerahkan hal itu ke masyarakat.

"Saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran mengaku akan bertemu pimpinan di PDI-P untuk membahas langkah politik selanjutnya.

"Tunggu, pertemuan besok dengan para pimpinan partai, PDI-P. Ditunggu dulu besok. Ini bukan masalah pribadi. Berkonsultasi dengan banyak orang dulu," kata Gibran.

Yusril berharap Gibran tolak tawaran Prabowo

Sementara itu pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres.

Untuk diketahui, PBB merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto.

Yusril menilai, putusan MK akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran.

"Menyadari bahwa ini akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sekarang dan di kemudian hari maka dengan jiwa besar saya tidak akan memanfaatkan putusan ini, saya akan memutuskan tidak akan maju," kata Yusril di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Soal Peluang berpasangan dengan Mahfud MD, Ganjar: Bukan Seandainya, Tunggu Saja Besok

Menurutnya, Jika Gibran memilih tak maju jadi cawapres di tengah problematik ini akan menunjukkan sikapnya yang berjiwa besar dan seorang negarawan.

"Saya kira orang akan melakukan hormat setinggi-tingginya sudah diberi kesempatan, dia enggak mau menggunakan, artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan," bebernya.

Lebih lanjut, pakar hukum tata negara itu menyampaikan, putusan MK adalah putusan problematik dan ada penyelundupan hukum.

"Karena memang walaupun saya ketua partai, saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara."

"Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tau implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu pada rapat koalisi dan kita lihat pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan," kata Yusril.

Baca juga: VIDEO Ganjar Makan Malam dan Ngobrol Bareng Seniman Jogja, Diberi Patung oleh Butet Kartaredjasa

Meski demikian, Yusril mengatakan, partainya tetap akan lanjut mendukung Prabowo Subianto, jika Gibran menjadi cawapresnya.

"Andaipun dikatakan meskipun kontroversial, kita jalan terus, mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi (KIM) mengatakan, saya menghormati putusan koalisi," ucapnya.

"Karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang."

"Jadi kalau misalnya ada 9 orang ambil keputusan, 7 setuju dan dua enggak setuju, dua yang enggak setuju kan enggak boleh ngambek. Dua yang enggak setuju harus tunduk padaa keputusan mayoritas," ucapnya.