Rudy Susmanto Pastikan Relokasi Pedagang Pasar Leuwiliang Bogor Diakomodir APBD Perubahan 2023

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG -DPRD Kabupaten Bogor bersama pemerintah setempat menyepakati Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu 30 September 2023 malam.

"Rapat paripurna ini mengagendakan penetapan raperda APBD Perubahan TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto di Cibinong, Senin (2/10/2023).

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Setujui Bersama Raperda Perubahan APBD 2023, Ini Kata Rudy Susmanto

Selain penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023, dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu juga sekaligus pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar dan Hanura dan pembacaan surat perubahan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD.

Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024

Rudy Susmanto mengaku, dalam APBD Perubahan TA 2023, ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan.

Baca juga: Samisade Masuk Prioritas APBD 2024, Ketua DPRD Rudy Susmanto Berharap Ada Pemerataan Infrastruktur

Salah satunya penambahan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang, yang terbakar beberapa waktu lalu.

"Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran," papar Rudy.

Prioritas lain dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2003 ini adalah anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih dalam mengatasi masalah kekeringan.

APBD Perubahan 2023 ini juga memberi perhatian pada warga berkebutuhan khusus atau penyendang disabilitas.

"Terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Kita memberi perhatian pada BKS ini mulai akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024," tutur Rudy.

Baca juga: Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Iwan Setiawan Gercep Eksekusi Program Mendesak

Sementara itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam penyampaian nota keuangan sebelumnya menyebut ada kenaikan penerimaan pendapatan sebesar 10,72 persen menjadi Rp 9 triliun 416 miliar atau naik Rp 916 Miliar dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp 8 Triliun 549 miliar.

Lonjakan pendapatan ini, dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 242 miliar.

Dalam APBD Perubahan, target PAD diubah menjadi Rp 3 Triliun 726 miliar naik 6,96 persen dari target sebelumnya sebesar Rp 3 Triliun 483 Miliar.

Selain itu pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp 5 Triliun 66 Miliar naik sebesar Rp 667 Miliar atau 13,17 persen dari rencana sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada komponen pendapatan daerah yang sah yang semula direncanakan hanya Rp 20 juta menjadi Rp 7 Miliar 455 Juta.

Seiring dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga ditingkatkan menjadi Rp 9 Triliun 720 Miliar atau naik Rp 527 Miliar dari rencana belanja sebelumnya. Defisit antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan netto.

"Kemarin waktu penyusunan, kita defisit Rp 200 Miliar. Alhamdulillah, berkat perjuangan dari seluruhnya, baik DPRD maupun SKPD, kita bisa menutupi defisit," ungkapnya.

Pemkab Bogor juga bisa mengakomodir beberapa usulan dari dinas, seluruh SKPD dan yang lainnya.

"Saya berterimakasih kepada seluruhnya. Awalnya kita pesimis tidak bisa mengakomodir perubahan-perubahan tambahan. Salah satunya untuk BTT. Alhamdulilah, BTT kita bisa tambah hingga Rp 20 Miliar," bebernya.

Anggaran BTT ini juga mengakomodasi musibah kebakaran yang terjadi itu Pasar Leuwiliang pada Rabu (27/9/2023).

"Kami sudah koordinasi dengan provinsi, dan membolehkan pengalokasian Pasar Leuwiliang itu dari BTT," tandas Iwan.