Respon Program Food Estate yang Dianggap Gagal, Andika Perkasa: Harus Ada Perbaikan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa memberikan pandangannya terkait program food estate yang belakangan dianggap gagal. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun food estate seluas 178 ribu hektar.

Dalam program pertamanya di Kalimantan Tengah, kebun singkong yang ditanam di lahan seluas lebih dari 30 ribu hektar gagal panen.

Andika menyebutkan perlu adanya perbaikan dari hutan yang telah dibuka tersebut agar tidak terjadi kerugian.

Baca juga: Sekjen Gerindra Heran Mengapa Baru Sekarang Cak Imin Berani Sebut Food Estate Program Gagal

“Yang kita lihat hutannya enggak ada, tapi kemudian pangannya yang disiapkan juga tidak ada, minimal butuh solusi untuk memperbaiki. Ada forgone opportunity (kesempatan yang hilang),” terang Andika Perkasa saat diwawancarai di kanal Youtube Youth TV beberapa waktu lalu.

"Dengan memelihara hutan, ada keuntungan yang mungkin kita bisa peroleh. Salah satunya penyerapan air dan karbon dioksida," sambungnya. 

Sebagai jenderal berpendidikan tinggi yang sekolah tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Andika Perkasa menyoroti tentang apa keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah program.

Termasuk ia pun mempertanyakan keuntungan dari gagalnya food estate di Kalimantan Tengah.

Baca juga: Cak Imin Sebut Program Food Estate Gagasan Jokowi Terbukti Gagal, Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

Baca juga: Komentari Soal Food Estate, Jubir Anies: Praktek Pembangunan Cenderung Otoriter Berpotensi Gagal

“Kalau yang saya melihat dari perspektif public policy, pasti ada cost dan benefit. Biasanya kita lakukan analisa cost benefit atau cost effectiveness analysist. Cost benefit menunjukan, benefitnya apa,” lanjut Andika Perkasa.

Meski program itu dieksekusi langsung Kementerian Pertahanan, Andika mengaku saat dirinya masih menjabat baik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) maupun Panglima TNI, institusinya tidak dilibatkan.

“Saat program dimulai, saya menjabat sebagai KSAD. Waktu itu sudah disiapkan. Presiden banyak memberikan perintah kepada semua perintah, termasuk saya sebagai panglima,” kata Andika.

"Kita diminta masukan, waktu itu belum ditentukan dimana. Kita beri masukan secara umum. Setelah itu dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan, dan kami di Angkatan Darat kan tidak dilibatkan," sambungnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.