Ikuti Arahan Presiden, Panglima TNI Beli Alutsista Modern Sesuai dengan Skala Prioritas & Kebutuhan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk membeli alutsista moderen secara bijak.

Hal itu diungkap Presiden Jokowi saat memberi sambutan di acara HUT TNI ke-78 tahun di Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Presiden Jokowi menyadari perlu adanya modernisasi alutsista agar senjata yang dimiliki oleh TNI semakin canggih dan tidak ketinggalan zaman.

Namun, karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tebatas maka belum bisa membeli alutsista modern.

"Untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan bijak, baik caranya dan peruntukannya," kata Presiden  Jokowi.

Sementara itu, Yudo mengatakan, dirinya akan membeli alutsista modern sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan.

Baca juga: Puluhan Orang Tertahan di Gerbang Timur Monas, Marni Ingin Lihat Terjun Payung pada HUT TNI ke-78

Baca juga: HUT ke-78 TNI, Panglima TNI Tampilkan Kekuatan Alutsista Angkata Darat Laut dan Udara

Baca juga: Krisis Pangan, Panglima TNI Perintahkan Jajaran Manfaatkan Lahan Kosong untuk Ditanam

"Rekan-rekan sudah nanya juga kan ke pak Presiden, pak Presiden jawabnya sesuai prioritas," kata Yudo.

Jenderal bintang empat ini memastikan alutsista TNI bakal dianggarkan sesuai dengan perkembangan zaman atau modern.

Sehingga, anggaran yang diterima oleh TNI bisa tepat sasaran dan membeli alutsista modern secara bertahap.

"Modernisasi akan tetap jadi prioritas, akan jadi kegiatan kepada para kepala staf di dalam pembinaan alutsista," ujar Yudo.

Laksaman Yudo dan Kapolri MoU Latihan Bersama Anggotanya

Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani kerja sama atau MoU di Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Yudo mengatakan bahwa kerja sama ini untuk membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Baru saja MoU dengan Kapolri, di antaranya membantu dalam bidang keamanan, latihan, operasi dan kegiatan pendidikan," kata Yudo usai HUT TNI ke-78 tahun di Monas.

Nantinya, latihan, operasi dan pendidikan ini bakal disesuaikan dengan pangkat serta jabatan anggota Polri.

Yudo berharap, dengan MoU ini TNI-Polri diharapkan tetap solid demi menjaga keutuhan NKRI terutama jelang Pemilu 2024.

"Kita akan sesuaikan (latihan barengnya) sesuai dengan derajatnya akan kita siapkan itu," katanya. 

BERITA VIDEO: HUT ke-78 TNI, Panglima TNI Tampilkan Kekuatan Alutsista Angkata Darat Laut dan Udara

HUT TNI ke-78, Presiden Jokowi Ingatkan Soal Ancaman Krisis Pangan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadiri HUT TNI ke-78 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 07.59 WIB.

Jokowi dan Ma'ruf Amin didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAL dan KSAU.

Hadir di acara HUT TNI ke-78, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir di acara tersebut bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko. 

Lalu, ada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mengikuti perayaan HUT TNI ke-78.

Sebagai informasi, HUT TNI ke-78 mengambil teman 'TNI Patriot, NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju'.

Pada acara HUT TNI ke-78, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara dan Mayjen TNI Choirul Anam yang saat ini jabat Pangdiv-3/Kostrad sebagai komandan upacara.

Baca juga: Saat HUT TNI Presiden Jokowi Beri Amanat Hadapi Pemilu 2024: Padamkan Percikan Sekecil Apa pun

Baca juga: Kumpulan Link Twibbon HUT ke-78 TNI Dilengkapi Ucapan Selamat Cocok Dibagikan di Media Sosial

Baca juga: VIDEO Bukti Baru! Polisi Temukan Surat Wasiat Anak Pamen TNI AU yang Tewas di Halim

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia sedang krisis pangan akibat perubahan iklim secara global.

Penyebab lain karena ada 22 negara membatasi dan mengehentikan ekspor pangan.

"Saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Beri Amanat Hadapi Pemilu 2024: Padamkan Percikan Sekecil Apa pun

Selain itu, Presiden Jokowi meminta prajurit TNI untuk selalu waspada jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, jelang Pemilu dan Pilpres 2024 diprediksi suhu politik bakal memanas.

Baca juga: Kumpulan Link Twibbon HUT ke-78 TNI Dilengkapi Ucapan Selamat Cocok Dibagikan di Media Sosial

Tiap kubu akan menggunakan segala cara supaya bisa menang, alhasil gesekan di masyarakat tentu makin kuat.

Hal ini tak diinginkan oleh Jokowi, karena bisa memecah belah bangsa, seperti yang pernah terjadi saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Presiden Jokowi meminta TNI terus menjaga stabilitas dan kedamaian bangsa memasuki tahun politik.

"Kita kini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun," kata Jokowi.

Baca juga: Pernah Izinkan Keturunan PKI jadi Prajurit TNI, Andika Perkasa Dinilai Layak jadi Cawapres

Presiden meminta TNI memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam Pemilu, perbedaan pilihan akan selalu ada.

Namun, perbedaan pilihan jangan sampai mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," katanya.

Oleh karena itu Presiden meminta agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.

Selain itu juga meminta TNI dan Polri tetap menjaga netralitasnya.

Baca juga: Ketua Bawaslu RI Temui Panglima TNI, Waswas Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024

"Tetap pelihara watak ksatria. Selalu jadikan sapta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," pungkasnya.

TNI merupakan sebuah organisasi yang dulunya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945.

Kemudian, berganti nama lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) guna menyesuaikan susuan dasar militer internasional dan pada 3 Juni 1947 presiden mengesahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun, hari ulang tahun (HUT) TNI tetap diperingati pada 5 Oktober tiap tahunnya.

Tahun ini, HUT ke-78 TNI jatuh pada hari ini, Kamis (5/10/2023).

Adapun tema peringatan HUT ke-78 TNI 2023 ini, Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.

Lantas, apa tugas dan fungsi TNI?

Dikutip dari laman TNI, terdapat peran, tugas, dan fungsi sebagai pedoman.

Peran:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

- Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- Mengatasi aksi terorisme;
- Mengamankan wilayah perbatasan;
- Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan - ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah - asing yang sedang berada di Indonesia;
- Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News