Gelar Aksi Damai, HMI se-Jakarta Dukung Langkah Bahlil Lahadalia Selesaikan Masalah Rempang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2023) siang.

Demonstrasi ini bertujuan mendukung kebijakan yang diambil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Dalam orasinya, para demonstran memuji upaya yang dilakukan Bahlil dalam menyelesaikan masalah di Pulau Rempang, serta mengajak semua pihak objektif dan jernih melihat persoalan itu.

Koordinator aksi Abjan Said mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari solusi terbaik guna menemukan titik temu agar masalah di Pulau Rempang bisa diselesaikan secepatnya.

Ia pun memuji Bahlil yang dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan tinggi terhadap warga yang tinggal di Pulau Rempang.

"Sebagai junior di HMI, saya memberi rasa hormat yang tinggi terhadap senior saya Bang Bahlil Lahadalia atas sikap beraninya mau turun menemui warga Rempang untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan yang terjadi saat ini," ujar Abjan Said dalam orasinya.

Baca juga: Jawabannya Berhasil Bikin Sujiwo Tejo Terdiam, Ustaz Dasad Latif: Mudah-mudahan Mulai Solat

Baca juga: Mirip Kasus Rempang, Masyarakat Dayak Hibun Kehilangan Tanah Adat-Tegaskan Derasa Bukan Ganti Rugi

Menurut Abjan, upaya yang dilakukan oleh Menteri Investasi adalah pendekatan yang beradab dan manusiawi.

Ia tidak menggunakan cara represif dengan melibatkan aparat negara untuk membungkam warga, melainkan menggunakan cara-cara yang lebih soft dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesama anak bangsa.

"Bagi kami pendekatan Bang Bahlil dalam merespon masalah yang terjadi di Rempang adalah sebuah sikap yang patut diapresiasi dan didukung karena telah memberi contoh dan keteladanan yang baik buat kami adik-adiknya di HMI. Sebagai junior kami bangga punya senior yang dekat dengan rakyat, cara-cara yang dilakukan oleh Bang Bahlil juga adalah cara-cara yang beradab yang diajarkan di HMI," kata Abjan.

Ia pun mengajak seluruh keluarga besar HMI untuk bersama-sama mengawal persoalan di Pulau Rempang agar bisa secepatnya diselesaikan. Abjan juga mengajak mereka memberikan dukungan moril kepada Bahlil, dalam menyelesaikan tugasnya sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harapan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah jajaran kabinet di Istana Merdeka pada Senin (25/9/2023) untuk membahas persoalan lahan di Pulau Rempang.

Dalam arahannya, Jokowi meminta agar penyelesaian Rempang dilakukan dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana.

Berdasarkan hasil kunjungannya itu, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," tuturnya.

"Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45," lanjut Bahlil.

Lebih lanjut kata Bahlil, apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) nilainya berapa, itu yang akan diberikan.

Selain itu, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga menyebut, dalam proses transisi untuk pergeseran itu, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.

Bahlil mencontohkan, jika dalam satu KK tersebut ada empat orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta sehingga totalnya Rp6 juta.

"Kemudian di dalam progres pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," tandasnya.

Rakyat Rindu Sosok Jokowi yang Peduli

Proyek Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam memicu konflik warga beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, Pemerintah dinilai harus menahan diri terkait realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Pemerintah juga diminta untuk tidak memaksakan proyek itu berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Menurut Ketua Umum (Ketum) Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, proyek Rempang Eco-City perlu ditunda kegiatan relokasi dan penggusuran tanah rakyat di Pulau Rempang.

Setidaknya hingga rampungnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 mendatang, karena berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

"Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu?," ujar Hanifa, kepada wartawan, Rabu (27/9/2023).

"Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah. Tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak, jadi lebih besar lagi, lebih ekstrem lagi bisa memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain," sambungnya.

Ia menuturkan, polemik yang terjadi di Rempang itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, Hanifa juga menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari Proyek Rempang Eco-City.

Mulai dari jalannya kesepakatan investasi itu sampai pembebasan lahan milik warga.

“Pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak," kata dia.

NCW turut mendapati ada oknum-oknum yang mendatangi masyarakat, membujuk untuk menerima relokasi serta menawarkan lokasi rumah yang strategis, tetapi meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, lebih bagus lokasinya dan lain-lain.

"Ada oknum yang bermain di situ," ucap Hanifa.

Hanifa pun menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres.

"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024," kata dia.

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil," lanjutnya.

"Bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing," tutur dia.

Relokasi masyarakat Rempang yang dipaksakan, sambungnya, menimbulkan dugaan bahwa hal itu harus dilakukan supaya pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan.

"Dugaan kami ini kenapa Rempang Eco City dipaksakan biar ada uang masuk sebelum Pilpres jumlahnya sekitar 30 persen atau sekitar 50 triliun," katanya.

Apabila Proyek Rempang Eco-City ini terus dipaksakan rampung sebelum Pilpres, jelas Hanif, akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran Pemilu 2024 mendatang.

"Jangan sampai kami, rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres," tandas dia. 

Diberitakan sebelumnya, konflik di Pulau Rempang menyita perhatian dari berbagai pihak termasuk media asing.

Tak hanya menyoroti bentrok, namun media asing turut memberitakan penyebab konflik di Pulau Rempang.

Jokowi minta kedepankan komunikasi

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajaran untuk mengedepankan dengan baik penyelesaian masalah Rempang.

Hal tersebut juga termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar atau di Kawasan Rempang.

Hal itu diungkap Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Menanggapi sikap presiden, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio sebut permasalahan Rempang berimbas pada iklim investasi di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.

"Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa.""

"Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macem juga hilang, opportunity costnya besar," kata Agus.

Tak hanya itu, Agus menyebut apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.

"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada enggak studi soal antropologinya,"

"Kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa diperkirakan antisipasi sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," katanya.

Agus pun melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya.

"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu."

"Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria" ujarnya.

Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Jadi ya pasti ada yang membekingi. Sekarang terserah presiden mau bagaimana, panggil saja semuanya rapat kabinet terbatas tetapkan, lalu buat Keppresnya," ujar Agus.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas menyebut bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.

"Dan tetap kedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana.

Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang" ujar dia.

Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

"Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ucap Bahlil.

Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu.

"Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang akan dikelola terlebih dahulu hanya 7 ribu (hektare) lebih hingga 8 ribu (hektare), selebihnya masih hutan lindung."

"Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk bangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," tuturnya.

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News