15 Program Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Jonggol Jadi Sorotan Dewan Saat Reses

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan II, menggelar reses masa Sidang ke III Tahun 2022 - 2023.

Reses hari pertama dilaksanakan pada Senin, 4 September 2023 di di Aula Kantor Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Reses dihadiri Beben Suhendar, Adi Suwardi, Ansori Gerindra), Hanafi (Demokrat), Amin Sugandi (Golkar), dan Juhanta (PPP).

Baca juga: Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sampaikan Pesan untuk Yopi Iskandar

Dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi menyebutkan bahwa ada 15 program aspirasi masyarakat yang direncanakan akan terealisasikan pada tahun 2023 ini sebelum masa anggaran APBD berakhir di akhir tahun.

"Pihak Kecamatan maupun masyarakat harus melihat, di desa mana yang sedang ada pekerjaan pembangunan sekolah yang belum rampung atau beres, ada dikerjakan tapi tidak beres ini juga menjadi masukan kita, karena nanti saat rapat dibanggar juga akan dievaluasi," kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi dikutip Selasa, 5 September 2023.

"Jangan sampai sekali dikerjakan tidak beres, tidak rapih, terus sekolahan kursinya tidak ada, duduknya di lantai, kalau ada yang seperti itu sampaikan, ini penting buat masukan kami," tambahnya.

Baca juga: Dewan Dapil 1 Reses di Babakan Madang, Rudy Susmanto Sebut 99 Persen Aspirasi Masyarakat Terealisasi

Ia juga meminta Pemerintah Desa (pemdes) untuk melakukan monitoring terkait penggunaan dana anggaran APBD yang diperuntukan pembangunan dari aspirasi masyarakat.

"Bidang kesehatan juga sedang dikerjakan pembangunan, nanti hasil akhirnya juga seperti apa bisa di Kroscek. Kemudian di PUPR kegiatan untuk jalan, betonisasi dan sebagainya, kegiatan tersebut mana yang lagi dikerjakan, dan belum dikerjakan, harus disampaikan kepada komisi 1," ucapnya.

Amin menambahkan, tujuan diadakannya reses guna menampung dan menindaklanjut aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan di satu tahun terakhir masa jabatan DPRD Kabupaten Bogor.

"Karena ULP dan KLPJ di sektor komisi 1 jangan sampai nanti menjadi Silva kegiatan tidak dikerjakan, program tidak dilakukan ini akan menjadi sebuah permasalahan,"jelasnya.(*)