Enggan Penuhi Syarat PDIP, Partai Demokrat Pastikan Ikut Kapal Besar Prabowo Subianto

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Partai Demokrat dipastikan akan merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi.

Jika klaim ini benar, Demokrat menyusul Partai Golkar, dan PAN yang lebih dulu ikut bergabung dengan kapal besar Prabowo Subianto.

Adapun KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Viva Yoga menegaskan, bergabungnya Partai Demokrat ke Prabowo bukan sekadar kabar angin, tapi kabar nyata.

Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu telah keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Demokrat merasa dikhianati setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.

Demokrat memastikan tidak akan membuat poros baru dan punya dua opsi yakni bergabung ke kubu Prabowo atau bekerja sama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo.

Baca juga: Gaji Guru Bakal Disetarakan dengan Karyawan BUMN, Ganjar Pranowo: Kita Harus Segera Program

"Bukan isu. Tetapi berita nyata, Partai Amanat Nasional merasa senang, gembira, haru, dan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Partai Demokrat menyatakan siap sedia bekerjasama, bergabung, dan berjuang bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju," kata Viva dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Viva Yoga mengatakan, bergabungnya Demorkat juga manjadi kabar gembira bagi Golkar, Gerindra, PBB, dan Gelora. Seluruh partai yang tergabung dalam KIM menyambut Demokrat dengan suka cita.

"KIM akan menjadi koalisi besar,” ucapnya.

Dengan bergabungnya Demokrat, akan ada manfaat elektoral yang diperoleh, Misalnya, bertambahnya basis konstituen koalisi.

Sebab, setiap anggota partai koalisi memiliki basis konstituen akan disinergikan untuk menambah perolehan suara sehingga peluang untuk menang pilpres akan semakin besar.

"Kedua, kerja sama antara PAN, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, dan lainnya secara empiris pernah terukir di pilpres sebelumnya sehingga tidak ada hambatan komunikasi dan kepentingan di antara anggota koalisi," tutur Viva.

"PAN merasa semakin optimis dengan kehadiran Partai Demokrat akan menambah kekuatan politik dan energi baru yang semakin membuka peluang besar untuk memenangkan pilpres 2024," imbuhnya.

Tolak syarat PDIP

Sebelumnya Demokrat juga dikabarkan bakal melakukan kerja sama politik dengan PDIP mengusung Ganjar. Hal itu sekaligus upaya rekonsiliasi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Seperti diketahui hubungan keduanya tidak harmonis sejak SBY menjadi kontestan di Pemilu 2004 lalu.

Melalui Sekjen partai Hasto Kristiyanto, PDIP mengajukan syarat bahwa Demokrat harus menyatakan dukungan kepada Ganjar sebelum SBY bertemu dengan Megawati.

Namun syarat itu tidak dipenuhi oleh Demokrat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan ingin SBY bertemu lebih dulu dengan Magawati sebelum memberikan dukungan.

Menurutnya, pertemuan keduanya penting dilakukan sebelum Demokrat akhirnya mengambil keputusan apakah akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P atau tidak.

“Kami menganggap bahwa dukungan dan pertemuan itu suatu hal yang berbeda gitu,” ujar Syarief pada Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Menurut Syarief, Megawati dan SBY harus berkomunikasi lebih dulu karena keduanya memegang keputusan untuk menentukan langkah partai masing-masing.

“Iya pimpinan partai kalau menentukan kebijakan ke depan di Partai Demokrat kan majelis tinggi partai.

Sementara, di kubu PDI-P kan Ibu Megawati. Jadi harus ada komunikasi dulu,” katanya.

Syarief Hasan lantas menyinggung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Megawati dan SBY bisa bertemu setelah Demokrat menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Demokrat, menurut Syarief, tidak ingin masuk ke koalisi yang memberikan syarat tertentu.

“Komunikasi dengan PDIP sih teman-teman pengurus PDIP memang lumayan bagus ya. Tetapi, kita tidak ingin adanya persyaratan gitu,” ujarnya.