Posting Jokowi Termenung Harga Beras Melambung Tinggi, Rizal Ramli: Dasarnya Situ Memang Tidak Becus

Situasi tersebut katanya mempersulit upaya pemerintah memperbesar cadangan strategis beras karena sulit melakukan impor.

Padahal, katanya, dahulu banyak negara yang berebut menyodorkan barangnya agar dapat diekspor ke luar negeri

Instruksi Jokowi

Presiden Joko Widodo memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk melakukan operasi pasar dalam merespons tingginya harga beras di pasaran.

Jokowi menyatakan, setiap permintaan operasi pasar harus diberikan, baik di tingkat eceran maupun grosir.

"Saya sudah perintah kepada Kabulog untuk mengoperasi pasar. Tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, Cipinang, semuanya minta berapa pun, beri, tapi bayar," kata Jokowi seusai mengunjungi Gudang Bulog Purwosari, Karawang, Kamis (14/9/2023), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menuturkan, dalam kunjungannya ke Pasar Johar, Karawang, ia menemukan harga beras masih tinggi, berbeda dari komoditas pangan lainnya yang harganya terbilang stabil.

Baca juga: Viral Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Perintahkan Anggotanya Piting Rakyat Rempang, Ini Faktanya

Baca juga: Ini Tanggapan Rizal Ramli Soal Perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Piting Rakyat Rempang

"Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu, (yaitu) beras yang belum turun, tapi saya sudah sampaikan tadi pada telur yang biasanya di atas Rp 30.000 tadi Rp 26.000, turun," kata dia.

Di samping itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras pada September hingga November 2023.

Ia menyebutkan, setiap bulannya, ada 10 kilogram beras yang bakal diterima setiap keluarga penerima.

"Sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang Bulog kira-kira 210.000 ton untuk masyarakat karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima," ujar Jokowi.

Pedagang Sangat Kecewa dengan Pemerintah

Masih mahalnya harga beras membuat para pedagang kesulitan mendapatkan pasokan.

Mereka pun mengaku kecewa kepada pemerintah.

“Kami pedagang sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak dapat memberikan kepastian barang untuk para pedagang,” kata Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Ahmad Choirul Furqon, seperti dilansir Kontan, Minggu (20/8/2023).