Gus Yaqut: Jangan Pilih Capres yang Pernah Membelah Umat, Cak Imin: Saya dan Anies Terdepan Menolak

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, bikin heboh lewat pernyataannya.

Dia minta kepada masyarakat untuk tak memilih capres yang pernah membelah umat.

"Kita lihat calon pemimpin ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Yaqut dalam dalam keterangan persnya, Senin (4/9/2023).

Gus Yaqut mengatakan, pemimpin yang ideal harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

Namun, Gus Yaqut tak menunjuk pada seseorang. Sementara kanddat capres saat ini ada tiga orang yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Tentu saja pernyataan Gus Yaqut itu langsung mendapat respons beragam ari berbagai kalangan.

Ketua Umum PKB yang kini menjadi cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), turut merespons.

Baca juga: Paksa PKS Terima Duet Anies-Cak Imin, Partai Nasdem: Jika Tidak Mau Silakan Tarik Dukungan

Cak Imin menegaskan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan siap menolak politik identitas.

“Jadi kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas," kata Cak Imin, di Kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

"Tapi identitas tidak bisa dipungkiri rakyat bisa memiliki identitasnya masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Cak Imin, dia telah berdiskusi panjang lebar terkait politik identitas bersama Anies Baswedan.

Hasil diskusi empat mata yang dilakukannya itu, kata Cak Imin, memberikan kesimpulan bahwa Anies pada dasarnya berpandangan sama dengan apa yang ia perjuangkan.

Baca juga: Anies-Cak Imin Minim Dukungan, Gus Choi: Kalau Demokrat Kembali, ya Marhaban

"NKRI harga mati, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah final, (itu) komitmen saya dengan Mas Anies," ucapnya dikutip dari Kompas.tv.

Tunggu Sikap PKS

Sementara itu, Anies dan Cak Imin saat ini masih menunggu sikap politik PKS, yang belu resmi mendukungnya.

Saat ini Anies-Cak Imin baru didukung NasDem dan PKB. Karena itu untuk memperkuat posisi, butuh dukungan parpol lain.

Sejauh ini, PKS ragu-ragu atas pasangan Anies-Cak Imin. Ini ditandai dengan tidak hadir saat deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.

Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak akan mengalami guncangan, jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.

"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth," kata Muzzammil.

PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Ketidakhadiran PKS dalam dua momen itu menjadi tanda tanya.

Apakah hal itu sebagai pertanda mereka sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan memasangkan Anies-Cak Imin, atau mereka memilih menunggu melihat situasi politik.

Harus bersikap

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai KPP saat ini sedang masuk ke dalam fase "cooling down" usai gejolak internal.

Sebab menurut dia, sepakat atau tidak, manuver zig-zag Nasdem dan PKB mencederai prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Di sisi lain, kata Agung, PKS sebagai bagian dari KPP dinilai sedang mengatur langkah buat mencari jalan keluar dari situasi itu.

"Untuk mengobati luka-luka politik yang menganga akibat tindakan sepihak mendeklarasikan Anies-Cak Imin, diperlukan insentif politik yang pas untuk PKS agar punya alasan bertahan selain mengharap coat tail effect Anies," kata Agung saat dihubungi pada Rabu (6/9/2023).

Di sisi lain, Agung menilai PKS harusnya belajar dari beberapa kejadian sebelumnya buat menyikapi situasi itu.

Bahkan menurut dia, PKS sudah berkali-kali "ditikung" oleh mitra-mitra koalisinya.

"Sehingga bila ditanya secara ideal, maka seharusnya PKS bersikap tegas," ujar Agung.

"Seminimalnya memberikan pernyataan sikap secara resmi atas nama institusi menyayangkan tindakan sepihak Nasdem-PKB yang memutus nama capres-cawapres tanpa komunikasi intensif dahulu di tim khusus atau Tim 8," sambung Agung.

Di sisi lain, PKS kemungkinan agak berat jika harus mengikuti langkah Demokrat. Apalagi basis massa PKS adalah kelompok pendukung Anies.

Agung menilai, jika insentif politik yang ditawarkan oleh Nasdem dan PKB tidak memadai, maka memang sudah saatnya PKS bersikap tegas.

"Dan secara maksimal mempertimbangkan untuk keluar dari KPP sekaligus menggagas koalisi baru bersama partai yang lain," ucap Agung.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News