Soal Pecahnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Fahri Hamzah Sudah Perkirakan Setahun Lalu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terpecah setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi.

Hal itu terjadi, karena Partai Nasdem lebih memilih Anies Bawedan berduet dengan Cak Imin dibanding dengan AHY.

Pecahnya KPP itu sudah diperkirakan akan terjadi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah.

Satu tahun yang lalu, Fahri menganalisa bahwa koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Orang tidak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa," kata Fahri dalam keterangan, Senin (4/9/2023).

KKP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

Sayangnya, peta berubah karena Partai Nasem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Baca juga: Meski Sering Tak Sepaham, Fahri Hamzah Merasa Senasib dengan Budiman Sudjatmiko

Manuver Partai Nasdem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan Anies itu membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan.

Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya di internal koalisi. 

Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan.

Baca juga: Kode Keras! Pajang Foto Megawati-Prabowo di Pilpres 2009, Fahri Hamzah Suarakan Bersatulah!

"Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi 'tiket' dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah 'tiket'," tutur Fahri. 

Menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini.

Maka, pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi 'tiket'. 

Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan 'tiket', sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang.

"Atau kalau ada kemungkinan 'tiket' itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bsa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan," terang Fahri. 

"Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu," papar Fahri. 

BERITA VIDEO: Soal Duet Anies Baswedan -Cak Imin, AHY Ungkap Segara Move On dan Siap Buka Peluang

Titip Salam untuk Ibu dan Guru Spiritual Anies Baswedan

Partai Demokrat kecewa dengan keputusan Partai Nasdem yang menduetkan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan bakal cawapres.

Padahal, Partai Demokrat berharap AHY yang bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang.

Oleh karena itu, Partai Demokrat pun titip salam untuk guru spiritual Anies Baswedan usai ditinggal koalisi Pilpres 2024.

Salam untuk guru spiritual Anies Baswedan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindoan pada Minggu (4/9/2023).

Di akun twitternya, Jansen mengomentari pernyataan Anies Baswedan yang menyindir tidak mau bagi-bagi jabatan politik.

Menurut Jansen, memang Anies Baswedan sudah paling merasa benar, tidak punya salah dan sempurna.

Maka dari itu Partai Demokrat pun mendoakan yang terbaik untuk Anies Baswedan.

Baca juga: Say Good Bye, Demokrat Titip Salam untuk Ibu dan Guru Spiritual Anies Baswedan

“Siap mas @aniesbaswedan. Sudah jenenganlah yg paling benar, tidak punya salah sama sekali dan sempurna. Kami doakan yg terbaik untuk jenengan,” tulis Jansen.

Terakhir, Partai Demokrat pun titip salam untuk ibu dan guru spiritual Anies Baswedan.

“Terakhir sampaikan salam utk Ibu dan guru spiritual jenengan mas,” pungkasnya.

Sebelumnya Demokrat mengklaim telah dihubungi Anies sebelum penentuan Cawapres.

Anies menghubungi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 12 Juni lalu dan mengaku mendapat masukan dari ibu dan guru spiritual Anies.

Saat itu, ibu dan guru spiritual Anies meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk segera berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Berpasangan dengan Cak Imin di Pilpres 2024, AHY Mengaku Sudah Siap Move On

AHY Sebut Tuhan Tidak Tidur

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal berduet dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Hal itu terjadi, karena Anies telah resmi diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 204.

Usai gagal diduetkan dengan Anies, AHY memberikan pernyataan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

AHY memberikan selamat kepada Anies Baswedan dan Cak Imin.

Namun, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengingatkan bahwa Gusti Allah tidak tidur.

Ucapan selamat sekaligus sindirian itu diungkapkan AHY pada Senin (4/9/2023) seperti dimuat Youtube Demokrat.

Pada kesempatan itu, AHY mengajak seluruh kadernya move on dari peristiwa politik yang ada.

Ia juga mengucapkan selamat atas deklarasi Capres Cawapres Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Baswedan Berpasangan dengan Cak Imin di Pilpres 2024, AHY Mengaku Sudah Siap Move On

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang baru saja deklarasi Capres Cawapres 2024 ke depan semoga sukses," bebernya.

AHY pun berpesan kepada kadernya bahwa tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita besar.

Oleh karena itu, AHY mengajak kadernya tetap percaya diri dan rendah hati untuk bisa meraih kemenangan tanpa korbankan etika moral dan persahabatan.

Terakhir AHY mengingatkan bahwa Tuhan tidak tidur akan kezaliman yang Demokrat terima di Pilpres 2024.

"Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur. Ia tahu apa yang kita niatkan, ikhtiarkan, dan perjuangkan," ujar AHY.

BERITA VIDEO: Sama Seperti PKS, AHY Kecewa Bukan Karena Dirinya Gagal jadi Cawapres
 

AHY Move On

Selain itu, AHY menyatakan bahwa pihaknya akan membuka lembar baru atau disebut "Move On". 

"Mari kita buka lembaran baru ke depan, kita harus segera move on. Hari ini kami keluarga partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyosongsong peluang peluang baik di depan," ujar AHY. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Respon AHY terhadap Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024

"Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, dan tindakan tindakan yang besar,"lanjut AHY. 

AHY juga mengatakan, bahwa untuk tidak terjebak hal yang membuat kericuhan di Indonesia. 

"Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa," kata AHY. 

"Kita tidak tahu dalam perjalanan ya ke depan kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda besar kebangsaan," imbuhnya. 

Kemudian, AHY juga memberikan selamat kepada Bakal Calon Presiden Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil presiden Ketua Umum Partai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

"Saya mengucapkan selamat kepada bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres 2024 ke depan. Semoga sukses," tutur AHY.

Sebagai informasi, Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, KPK Jegal Cak Imin, Gus Choi: KPK Ini Aneh, Penegak Hukum atau Alat Politik?

Adapun rapat tersebut digelar oleh MTP Demokrat, sebagai tindak lanjut adanya wacana duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024.

Usai menggelar rapat, Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, bahwa hasil dari rapat memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Mallarangeng di Kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2023) malam. 

"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024," ucap Andi.

Tak hanya melepas dukungan, bahwa Partai Demokrat juga tidak lagi bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Nasdem dan PKS.

"Kedua partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.

"Demikian dua keputusan rapat MTP yang berlangsung di Cikeas," lanjutnya. 

Sebelumnya, Andi menyebut, ada kemungkinan posisi Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi yang digagas bersama NasDem dan PKS itu.

"Ya kalau kader Demokrat tidak mau lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita," ujar Andi.

Hanya saja, saat ini rapat MTP yang akan mengeluarkan hasil soal posisi Demokrat itu belum dilaksanakan.

Sebab, keputusan atau kewenangan tersebut berada dalam ranah MTP Demokrat.

"Harus tidak lagi bersama atau dengan koalisi perubahan dan persatuan itu, itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," imbuhnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News