Kemarahan Demokrat Mencapai Ubun-Ubun, Andi Arief Sebut Anies Baswedan Pembunuh Berdarah Dingin

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Kemarahan Partai Demokrat benar-benar memuncak setelah Ketua Umum Partai Nasdem mengendorse pasangan Anies Bahswedan dan Muhaimin Iskandar.

Sinyalmen ada pengkhianat di kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjadi terbukti.

Pasalnya Partai Demokrat tidak diajak berbicara mengenai masuknya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam koalisi tersebut.

Ketua Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bahkan menyebut Anies Baswedan sebagai pemburuh darah dingin.

Hal itu diungkapkan Andi Arief di akun Twitternya.

"Saya tidak menyangka @aniesbaswedan berdarah dingin tapi pengecut," tulisnya di akun @andiarief.

Sebelumnya Andi Arief sudah mencium aroma pengkhianatan yang dilakukan Nasdem.

Di akun Twitternya dia menulis "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai mengkhianati koalisi".

Sebelumnya, Andi Arief juga mencuit tentang kedudukan 3 partai yang berkoalisi memiliki kedudukan yang sama, dan meminta Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikan bakal cawapresnya.

Seperti diketahui KPP dihuni oleh tiga partai yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS.

Seperti diberitakan sebelumnya melalui siaran pers yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya, partai Mercy ini mengungkap sepak terjang Ketua Partai Nasdem Surya Paloh.

Dia mengungkapkan telah ada kesepakatan antara Nasdem dengan PKB untuk mengusung duet Anies dengan Muhaimin Iskandar.

Ketika dikonfirmasi Partai Demokrat, Anies membenarkan hal itu. Anies bahkan telah sowan dan sungkem kepada ibunda Cak Imin ke Jombang.

Hal itu membuat Partai Demokrat merasa dikhianati.

Dalam surat tersebut Rifky menjelaskan, pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).

Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," tuturnya.

Nama AHY mendapat penolakan

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said menjelaskan sebenarnya nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi satu-satunya kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) KPP Anies Baswedan.

Nama tersebut bahkan sudah diusulkan setelah Anies melakukan pembahasan dan mengaji semua nama yang diusulkan melalui proses penjajakan sampai eliminasi.

"Sampai pada kenyataannya bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) seperti dilansir Kompas.com.

Sudirman mengatakan, penyampaian Anies ke tiga pimpinan partai koalisi tersebut dilakukan karena Anies menilai yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres-cawapres adalah para pimpinan partai.

"Bukan capres," ucap Sudirman.

Namun, pilihan Anies tersebut mendapat respons beragam dari pimpinan partai koalisi.

Ada yang santer meminta agar segera ditetapkan seperti yang sering digaungkan Partai Demokrat.

Ada juga yang meminta untuk menunggu sembari mencari nama lain yang mungkin muncul di tengah jalan seperti Partai Nasdem.

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu.

Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman.