Kemarahan Demokrat Mencapai Ubun-Ubun, Andi Arief Sebut Anies Baswedan Pembunuh Berdarah Dingin

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).

Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," tuturnya.

Nama AHY mendapat penolakan

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said menjelaskan sebenarnya nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi satu-satunya kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) KPP Anies Baswedan.

Nama tersebut bahkan sudah diusulkan setelah Anies melakukan pembahasan dan mengaji semua nama yang diusulkan melalui proses penjajakan sampai eliminasi.

"Sampai pada kenyataannya bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) seperti dilansir Kompas.com.

Sudirman mengatakan, penyampaian Anies ke tiga pimpinan partai koalisi tersebut dilakukan karena Anies menilai yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres-cawapres adalah para pimpinan partai.

"Bukan capres," ucap Sudirman.