Gibran dan Bobby Ajak Coblos Ganjar, Hasto Berkelit: Tim Kampanye Belum Terbentuk

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jangan jadi politisi jika tak bisa berkelit. Apa pun pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan kader harus bisa dibela.

Hal itu yang kini terjadi pada PDIP. Seperti diketahui, kader partai besar itu melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2024, berupa mengajak masyarakat untuk mencoblos Ganjar Pranowo.

Yang jadi soal, pelanggaran kampanye itu dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Keduanya terang-terangan dan viral di medsos melakukan ajakan mencoblos Ganjar.

Sementara berdasarkan jadwal, masa kampanye Pemilu 2024 masih lama.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara terkait hal itu.

Dia menjelaskan bahwa aturan dalam pemilu yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kampanye sebelum waktunya dan hal itu dilakukan oleh tim kampanye.

Baca juga: Bawaslu Takut, Gibran dan Bobby Ajak Coblos Ganjar Pranowo, Pengamat: Harusnya Jangan Diam saja!

Menurut Hasto, saat ini pihaknya belum memiliki tim kampanye.

"Kami belum memiliki tim kampanye, karena tim kampanye nanti pasti didaftarkan di KPU setelah terbentuk pasangan calon presiden dan cawapres," ucapnya, Selasa (29/8/2023).

Hasto menjelaskan partai berlambang banteng moncong putih itu hanya melakukan komunikasi politik kepada masyarakat.

"Ini kan belum ada yang ditetapkan oleh KPU sehingga melakukan komunikasi politik dengan rakyat itu merupakan tugas dari partai politik," jelas dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Menkomarves Luhut Turun Tangan Selesaikan Masalahan Polusi Udara Jabodetabek

Dia menjelaskan bahwa ajakan yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan sosialisasi terhadap calon pemimpin yang diusung oleh setiap partai politik. Hal ini juga agar masyarakat tahu mengenai sosok capres tersebut.

"Termasuk kepala daerah yang diusung partai politik melakukan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya agar rakyat tahu. Ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Bawaslu Harus Berani

Pengamat sekaligus pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini buka suara terkait hal itu.