Baliho Bergambar DPO KPK Harun Masiku Marak di Bibir Jalan Kawasan Jakarta, Disebut Caleg Gaib

Dirinya menduga politikus PDIP itu keluar lewat jalur ilegal.

"Memang perlintasan terahir yang tercatat di imigrasi itu saat masuk. Tidak tercatat kembali yang bersangkutan keluar dari indonesia."

"Kami menduga yang bersangkutan tidak melalui jalur resmi. Karena kami setelah itu mendapat informasi ada di negara tetangga" kata Asep di KPK, pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Megawati Soekarnoputri Minta KPK Dibubarkan

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab menurut Megawati Soekarnoputri penegakkan hukum dan penuntasan kasus korupsi di KPK tidak efektif menghilangkan korupsi di Indonesia.

Terkait hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai dibanding meminta KPK dibubarkan, Megawati Soekarnoputri sebaiknya berbicara dengan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap Harun Masiku, kader PDIP yang buron karena terjerat kasus korupsi.

Menurut Kurnia, saran itu lebih baik ketimbang Megawati mengusulkan agar KPK dibubarkan, hanya karena dinilai tidak efektif memberantas korupsi.

Diketahui, Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO) atau buronan KPK.

Harun Masiku menjadi tersangka karena diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Jika KPK dibubarkan maka kasus Harun Masiku yang diduga bisa menyeret petinggi PDIP lainnya dalam pusaran korupsi, bisa gugur.

"Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya menangkap Harun Masiku,” ujar Kurnia dalam keterangannya dikutip dari Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Kurnia mengatakan, semestinya Megawati menyadari bahwa penyebab kinerja KPK kini tidak efektif adalah perbuatan partai politik (parpol).

Sebab, partai politik melalui kader-kadernya di DPR RI yang menyepakati pengesahan Undang-Undang (UU) KPK baru dan memilih pimpinan KPK yang kontroversial.

Oleh karena itu, menurut Kurnia, yang saat ini penting untuk dilakukan bukanlah membubarkan KPK melainkan revolusi total.