Berita Jakarta

Wibi Andrino Ingatkan Tanggungjawab Sosial DKI Buntut Nasib Warga Eks Kampung Bayam Terkatung-katung

Sebanyak 123 warga yang sudah terverifikasi mendapat hunian, harusnya segera diberi kunci kampung susun yang sudah dibangun.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/M Rifqi Ibnumasy
Seorang warga eks Kampung Bayam yang tinggal di tenda di depan JIS 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengingatkan pentingnya tanggung jawab sosial pemerintah daerah kepada warganya.

Hal itu diungkapkan Wibi saat menyinggung nasib warga eks Kampung Bayam, dekat Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara yang kini terkatung-katung karena menanti hunian dari pemerintah daerah.

“Tujuan dari pembangunan kita dalam menyusun APBD di DKI Jakarta adalah untuk menurunkan tingkat angka kemiskinan. Baru-baru ini saya hadir sebagai pemerintah, kita punya tanggung jawab melanjutkan apa-apa saja yang diletakkan pemerintah sebelumnya,” kata Wibi saat rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (24/8/2023).

Turut hadir Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nur Rahmania; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lusiana Herawati; Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi Cesnanta dan kepala organisasi perangkat daerah lainnya.

Baca juga: Tidak Kunjung Tempati Hunian, Heru Budi Diminta Selesaikan Masalah Warga Eks Kampung Bayam

Rapat itu dipimpin Ketua Banggar Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

Wibi melanjutkan, Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menyelesaikan persoalan ini.

Apalagi hunian Kampung Susun Bayam untuk warga setempat sudah dibangun oleh kepala daerah definitif sebelumnya, yaitu Anies Baswedan.

“Kita tidak boleh karena ada pemerintah yang baru, hal-hal yang sudah tepat dan hampir selesai dilaksanakan dalam pemerintahan sebelumnya, seakan-akan dilupakan, diabaikan bahkan ingin dihapus,” jelas Wibi yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta.

Keponakan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ini mengaku, telah menyerap aspirasi warga Kampung Bayam lewat dialog pada Rabu (23/8/2023) lalu.

Sebanyak 123 warga yang sudah terverifikasi mendapat hunian, harusnya segera diberi kunci kampung susun yang sudah dibangun.

Baca juga: Warga Eks Kampung Bayam Tagih Janji Pemprov DKI Jakarta Tempati Hunian Kampung Susun

“Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah di mana keseriusan Bapak-Ibu semua, Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan hak-hak warga Kampung Bayam, Jakarta Utara terhadap hunian,” ujarnya.

“Terhitung sudah delapan bulan warga Kampung Bayam luntang luntung, listrik dimatikan, lampu dimatikan. Bahkan tempat ibadah sekalipun ditutup oleh Bapak-Ibu semua yang hari ini memegang mandat rakyat Jakarta dengan privilese (keistimewaan) dari pajak rakyat DKI,” sambungnya.

Wibi lalu meminta penjelasan dari TAPD Provinsi DKI Jakarta terkait persoalan tersebut. Dia juga mempertanyakan hati nurani dari eksekutif terhadap warganya.

“Di hadapan saya ada Kepala BPAD tolong dijelaskan, dari Jakpro tolong dijelaskan, ada Kadis Perumahan tolong dijelaskan. Di mana hati nurani Bapak-Ibu semua,” imbuhnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved