Ini Syarat yang Diajukan PDIP Jika Anies Baswedan Ingin Jadi Wakil Ganjar Pranowo

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--DPP PDIP menanggapi dengan tenang makin bergulirnya wacana duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024.

Wacana itu awalnya digulirkan olah salah satu Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Namun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut itu adalah pendapat pribadi Said Abdullah, bukan sikap resmi partai.

Hasto menuturkan soal siapa yang akan mendampingi Ganjar, itu merupakan wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hingga kini, Mega belum menentukan siapa sosok yang akan mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu dalam kontestasi pemilu.

"Tadi saya juga meminta penjelasan ibu ketua umum, bahwa itu (capres-cawapres) adalah ranah dari Ibu Ketua Umum, dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto ditemui di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Hasto lantas membeberkan kriteria cawapres yang diinginkan PDI-P untuk berduet dengan Ganjar.

Pertama, kata Hasto, sosok tersebut tak hanya menawarkan keunggulan elektoral.

"Tetapi kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Itu menjadi satu hal yang sangat penting," ungkap Hasto.

Hal penting lainnya, lanjut Hasto, karakter cawapres harus sesuai dengan ideologi PDIP. Dia mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

"Calonnya juga harus punya komitmen yang sangat kuat terhadap keberagaman untuk persatuan Indonesia Raya, tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut," ujarnya.

Ditanya lebih jauh apakah sosok Anies memenuhi kriteria cawapres yang diinginkan PDI-P untuk berduet dengan Ganjar, Hasto enggan memberikan jawaban tegas.

Menurutnya, sampai saat ini Megawati bersama para ketua umum partai politik pendukung Ganjar lainnya terus mengkaji kandidat bakal cawapres.

Pada saatnya nanti, pendamping Ganjar akan diumumkan oleh Mega.
"Ya nanti kewenangan akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, setelah berdialog dengan ketua umum partai lain, pada momentum yang tepat," katanya.