Bandingkan Anies & Ganjar Soal Warga Miskin, Musni Umar Sebut Sosok yang Sukses Entaskan Kemiskinan

Selanjutnya, Capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diusung Gerindra, PKB, PAN dan Partai Golkar, yakni Prabowo Subianto.

Keduanya terus memupuk narasi akan melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo (jokowi) apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Pendapat berbeda justru dilayangkan pihak oposisi.

Mereka justru mempertentangkan hasil survei tersebut.

Mereka mempertanyakan alasan soal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Sebab, beragam masalah, mulai dari mahalnya harga bahan makanan pokok hingga angka pengangguran masih tinggi saat ini.

Baca juga: Cek Fakta Viralnya Doa Habib Rizieq Shihab, Jadi Nyata Bagi Para Pelaku Kejahatan Kasus KM 50

Baca juga: Bunga Utang Negara Bengkak Rp 497,32 T, Musni Umar: Sudah Begitu Masih Boros Buat Proyek Mercusuar

Terkait hal tersebut, Sosiolog, Musni Umar angkat bicara.

Lewat status twitternya @musniumar pada Senin (21/8/2023), dirinya mengungkapkan alasan tingkat kepuasan publik bisa melambung tinggi. 

Bukan karena buzzer ataupun lembaga survei merupakan bagian dari pendukung Jokowi. 

"INI JAWABANNYA: 'MENGAPA TINGGI TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PRESIDEN JOKOWI?'," tulis Musni Umar.

Dalam postingannya, Musni Umar menyampaikan banyak yang tidak percaya berbagai hasil survei tersebut.

Alasannya karena realitas sosial menunjukkan sangat besar jumlah orang miskin di Indonesia.

Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat justru naik dari semula sekira 45 persen pada tahun 2015 melambung tinggi menjadi 80 persen pada tahun 2022. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia per September 2022 sebanyak 26,36 juta orang dengan garis kemiskinan yang rendah, yakni hanya sebesar Rp 535 547 per kepala per bulan.

Bahkan kalau merujuk rekomendasi Bank Dunia, garis kemiskinan Indonesia sejatinya dinaikkan menjadi 3,2 Dolar Amerika Serikat.

Jika dikalikan dengan kurs 1 dolar Amerika Serikat dengan rupiah pada tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp15.321, maka garis kemiskinan sebesar Rp 48.027 per kepala per hari atau sebesar Rp 1.470.810 per bulan.

Jika merujuk rekomendasi dari Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 110 juta orang (40 persen) dari penduduk Indonesia.

"Kalau memotret satu masalah saja, yaitu kondisi kemiskinan di Indonesia yang sangat besar jumlahnya, masuk akal kalau banyak yang tidak percaya berbagai hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang merilis tingginya tingkat kepuasan publik terhadap presiden Jokowi," tulis Musni Umar.

Mengapa Tinggi Tingkat Kepuasan?

Orang-orang miskin yang sangat besar jumlahnya, menurutnya akan sangat wajar jika menyatakan kepuasannya terhadap Jokowi.

Sebab mereka diberikan sejumlah bantuan.

Di antaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembilan bahan pokok (sembako) atau yang populer bantuan sosial (bansos) terutama beras, minyak goreng dan lainnya.

Selanjutnya, mereka diberikan bantuan permodalan serta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

"Jumlah bantuan sosial pemerintah kepada orang-orang miskin hingga Oktober 2022, sangat besar dan fantastik," ungkap Musni Umar. 

"Pemerintah telah merealisasikan bantuan sosial dalam bentuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2022 yang mencapai Rp333,8 triliun," paparnya. 

Nilai bantuan yang disalurkan pemerintah ke penerima yang berhak pun berkisar, mulai dari sebesar Rp 200.000 hingga Rp 3,5 juta per kepala keluarga.

Mereka yang mendapat bantuan sosial, apabila diwawancara oleh para tim survei dari lembaga survei pasti menjawab puas terhadap presiden Jokowi.

"Namanya juga 'dapat rezeki nomplok', pasti puas. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi wong cilik nilai sebagai gaji dari Pak Jokowi," ungkap Musni Umar.

"Akan tetapi, nasib orang miskin tidak akan pernah berubah, akan terus menjadi miskin sepanjang hidup dan juga keluarga mereka karena  pemerintah tidak mewujudkan Pembukaan UUD 1945 yaitu 'memajukan kesejahteraan umum', sejatinya pemerintah mengamalkan pepatah kuno 'Beri kail, jangan ikannya'," tutupnya.

Survei LSI: 82 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan 82 persen masyarakat puas dengan kerja Jokowi.

Menurut Djayadi, ini adalah capaian tertinggi Jokowi sepanjang catatan LSI.

"Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82 persen, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat," ujar Djayadi dikutip dari Kompas.com pada Rabu (3/5/2023).

Djayadi memaparkan, tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi memang meningkat dalam 6-7 bulan terakhir.

Dia mengatakan angka kepuasan publik terhadap Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2015.

"Jadi angka ini memang cukup tinggi saya kira," ucapnya.

Lalu, Djayadi menjelaskan alasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi bisa tinggi. Dia mengatakan, salah satu penilaian tertinggi adalah mengenai ekonomi, terutama inflasi.

Djayadi memaparkan, jika inflasi di era seorang Presiden turun, maka tingkat kepuasannya tinggi.

Namun, jika inflasi malah melonjak, maka tingkat kepuasan terhadap Presiden rendah.

Djuyadi bahkan memberi contoh era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di mana, saat itu tingkat kepuasan terhadap SBY juga mencapai angka 80-an.

"Ada yang menarik juga di situ. Angka 80-an persen itu juga pernah dicapai oleh Pak SBY, pada Juni 2009, itu Pak SBY itu juga memperoleh angka di kisaran 85 persen tingkat kepuasan. Dan pada saat itu tingkat inflasi juga sangat rendah," kata Djayadi.

"Kembali ke tingkat kepuasan kepada Presiden pada saat ini, memang sejak Oktober 2022 lalu, tingkat inflasi kalau kita lihat dari data BI itu tingkat inflasi cenderung menurun dari angka 6 ke 5 selama 5-6 bulan terakhir. Jadi ini salah satu penjelas mengapa tingkat kepuasan cukup tinggi kepada Presiden," sambungnya.

Sementara itu, Djayadi mengatakan kepuadan terhadap kinerja presiden juga berkaitan erat dengan kondisi hukum dan politik.

Adapun survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dilakukan pada 12-17 April 2023.

Wawancara dilakukan secara tatap muka.

LSI melibatkan 1.220 responden dalam survei ini. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error -+2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei Kompas: 61,9 persen Responden Puas dengan Kerja Pemerintah di Bidang Penegakan Hukum

Hasil survei periodik Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan, 61,9 persen responden menyatakan puas dengan kerja-kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tingkat kepuasan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan survei periode Mei 2023.

Membandingkan dengan survei-survei sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum ini bukanlah yang tertinggi.

Dari 11 kali survei yang pernah dilakukan Litbang Kompas sejak 2019, rekor kepuasan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum tercatat tertinggi terjadi pada survei periode Januari 2022 dengan tingkat kepuasan mencapai 65,9 persen.

Meski demikian, dibandingkan dengan survei yang digelar sepanjang tahun ini, kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang hukum kali ini tercatat paling baik.

Pada survei Januari 2023, angka kepuasan berada di 55,1 persen. Angka ini kembali naik pada survei Mei 2023 dengan 59 persen dan kembali meningkat pada survei periode Agustus (61,9 persen).

Jika ditelaah lebih dalam, kenaikan tingkat kepuasan pada kinerja bidang hukum ini salah satunya ditopang pada aspek kinerja pemerintah dalam hal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga.

Pada aspek ini, terdapat 57,9 persen responden menyatakan kepuasannya.

Dibandingkan dengan hasil survei periode Mei 2023, pencapaian ini mengalami peningkatan 2,6 persen.

Semakin tingginya kepuasan terhadap kesetaraan di mata hukum ini tidak lepas dari komitmen penegak hukum dalam memperlakukan sama semua warga negara.

Kasus penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dalam dugaan kasus korupsi boleh jadi turut memengaruhi persepsi publik terkait hal ini.

Kasus ini penting karena melibatkan perwira tinggi TNI yang masih aktif.

Kemampuan aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut menjadi poin plus yang meningkatkan kepuasan publik.

Perhatian publik yang meluas terhadap kasus ini mau tidak mau akan menjadi indikator penting apakah perlakuan yang sama di muka hukum akan tetap terjaga dengan baik.

Kasus kriminal

Selain soal kesetaraan dan perlakuan yang sama di muka hukum, penuntasan kasus hukum atau penanganan kriminalitas juga mengalami kenaikan tingkat kepuasan di mata publik.

Kali ini, aspek kinerja ini meningkat 2,5 persen dibandingkan survei Mei 2023. Kenaikan ini membuat penuntasan kasus kriminal menjadi aspek dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 60,2 persen.

Lebih lanjut, survei kali ini juga menangkap adanya peningkatan kepuasan publik terhadap upaya pemerintah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di mana pada aspek ini kepuasan publik ada di angka 55,9 persen atau naik 2,1 persen dibandingkan survei Mei 2023.

Dari lima aspek yang menjadi pengukuran kinerja pemerintah di bidang hukum, aspek penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran hak asasi manusia cenderung stagnan.

Pada aspek ini, kepuasan publik berada di angka 56,3 persen. Dibandingkan pengukuran di Mei 2023, tingkat kepuasan di aspek ini hanya naik 0,8 persen.

Upaya pemerintah cenderung belum menunjukkan arah signifikan pada aspek ini.

Apalagi baru-baru ini publik dipertontonkan kasus kekerasan Dago Elos di Kota Bandung, Jawa Barat, yang mengekspresikan tindakan represif aparat kepada warga sipil.

Kasus ini menambah serentetan kasus kekerasan oleh aparat yang hingga kini masih belum tuntas betul, termasuk salah satunya Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Hingga saat ini, kasus ini masih menimbulkan tanda tanya publik karena belum semua penembak gas air mata dihukum (Kompas, 12/8/2023).

Pemberantasan suap
Meski secara umum publik puas dengan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum, masih ada aspek kinerja yang sangat membutuhkan perbaikan, yaitu pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum.

Hasil survei menunjukkan, hanya 44,5 persen responden yang puas dengan kinerja pemerintah dalam memberantas suap dan jual-beli hukum.

Aspek ini tercatat paling rendah tingkat kepuasannya dibandingkan aspek menuntaskan kasus hukum atau kriminal, penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM, penjaminan perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, dan pemberantasan KKN.

Masih rendahnya tingkat kepuasan pada aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam hal penegakan hukum masih bertumpuk.

Apalagi secara umum, jika dibandingkan dengan kinerja pemerintah di bidang lainnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum juga relatif rendah.

Di bidang politik dan keamanan, misalnya, tingkat kepuasan publik bisa mencapai 79,3 persen.

Tak berbeda jauh, tingkat kepuasan pada bidang kerja kesejahteraan sosial juga cukup tinggi di kisaran 76,4 persen.

Adapun kinerja pemerintah di bidang hukum relatif masih setara dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di aspek hukum perlu dijadikan bahan refleksi oleh pemerintah.

Apalagi harapan publik pada peningkatan kinerja di bidang penegakan hukum ini relatif tinggi.

Publik memiliki keyakinan yang cukup besar pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum.

Setidaknya, 76 persen responden di survei kali ini meyakini kinerja penegakan hukum bisa lebih baik lagi hingga masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berakhir pada tahun depan.

Untuk bisa menjawab harapan tersebut, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bisa membuktikan keseriusannya.

Salah satunya melalui upaya penyelesaian kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik.

Sebut saja di antaranya dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Upaya penyelesaian kasus-kasus ini akan memengaruhi persepsi publik terhadap tekat pemerintah dalam memberantas KKN.

Seperti yang disebutkan dalam temuan survei terkait kinerja pemerintah di bidang hukum ini bahwa menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga menjadi penopang kepercayaan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum.

Jika perlakuan sama tidak dijamin, bukan tidak mungkin kepercayaan publik pada penegakan hukum akan melemah.

Tak pelak menjamin kesetaraan dalam hukum menjadi kunci merawat kepercayaan publik pada kinerja penegakan hukum.

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News