Parah, saat Libur Udara Jakarta Tetap Terburuk di Dunia, Heru Budi Hartono Ingatkan ASN Soal WFH

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kegelisahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal kualitas udara tentu beralasan.

Maka, jangan heran bila mulai Senin (21/8/2023) ini ASN di Jakarta diwajibkan WFH (work from home).

Jika ada yang melanggar tentu ada sanksi, mengingat ini menjadi concern pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan ulasan Kompas.com, kualitas udara Jakarta jadi yang terburuk di dunia menurut situs IQAir, Minggu (20/8/2023). Artinya, paling berpolusi dan tidak sehat.

Padahal, pengetesan dilakukan saat hari libur akhir pekan, ini berarti butuh upaya keras dan berkesinambungan untuk kembali membirukan langit Jakarta, sama seperti saat masa pandemi virus corona.

Pada pukul 09.09, Jakarta indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat pada angka 155.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk Hingga Disebut Tercemar di Dunia, PSI Serukan WFH: Sudah Darurat Polusi

Per pukul 07.41 WIB justru lebih buruk dengan kualitas indeks udara 161, yang menunjukkan bahwa udara Jakarta paling tercemar.

Sementara itu, di urutan kedua ada Doha, Qatar dengan indeks udara 154 dan urutan ketiga, Beijing China dengan indeks kualitas udara 151.

Terkiat hal ini, situs IQAir merekomendasikan masyarakat yang sedang berolahraga untuk mengenakan masker, menghidupkan penyaring udara bagi yang ada di rumah, menutup jendela, dan hindari aktivitas luar ruangan.

Pencemaran udara di Jakarta beberapa pekan terakhir semakin menjadi sorotan.

Baca juga: Kendaraan Listrik Bukan Solusi, Transportasi Publik Lebih Efektif Tekan Polusi Udara di Jakarta

Penyebab Polusi Jakarta

Kepala Pusat Studi Lingkungan Dan Kependudukan (PSLK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Sukarsono, M.Si menjelaskan bahwa kandungan yang dapat mencemari kualitas udara, di antaranya logam berat, karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), ozon (O3), senyawa organik volatil (VOC), dan sulfur dioksida (SO2).

Tidak hanya dari asap kendaraan bermotor, Sukarsono menyebut pabrik-pabrik yang dalam proses produksinya menghasilkan gas dari cerobong-cerobong asap juga berpotensi menyumbang polutan.

Ditambah dengan kondisi cuaca pada musim kemarau dengan intensitas curah hujan rendah.

Hal itu menurut Sukarsono membuat polusi yang ada di udara tetap terkumpul dan bertahan di udara.

“Jakarta kan kota yang padat, kendaraan dan industri juga ada banyak di sana. Tentu saja, pencemaran udara akan terlihat jelas," ujarnya.

"Apalagi kalau intensitas hujan rendah, polutan-polutan di udara akan semakin terlihat karena akan tetap bertahan di langit,” imbuh Sukarsono, dikutip dari laman UMM.

Dalam menyikap hal tersebut, perlu adanya riset yang lebih mendalam terkait dengan kandungan apa yang menjadi dominasi dalam pencemaran udara.

Meski begitu, ia juga memberikan beberapa solusi.

Salah satunya dengan melakukan peningkatan standarisasi pembuangan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik.

“Mencari penyebab kejadian seperti ini, jangan hanya mengandalkan pikiran spekulatif saja," katanya.

"Semua harus berdasarkan riset. Mereka yang bicara juga harus dari para ahli sehingga bisa segera mengetahui penyebab utamanya dan bagaimana standarisasi emisi gas buang yang harus lebih diperhatikan,” tegasnya.

Di samping itu, langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat dalam ikut berperan mengurangi polusi udara yaitu dengan mengoptimalkan moda transportasi umum.

Bisa juga dengan memilih opsi jalan kaki atau bersepeda. Tidak hanya berkontribusi menekna angka polusi, tapi juga bisa menyehatkan kesehatan tubuh.

Dia juga berpesan kepada pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam memperhatikan kualitas udara yang ada.

Misanya saja dengan menyediakan fasilitas yang nyaman bagi pejalan kaki serta peningkatan kualitas moda transportasi umum agar masyarakat lebih nyaman.

WFH DKI Jakarta

Mulai Senin (21/8/2023) ASN Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH 50 persen, sebagai upaya menekan polusi udara.

Heru Budi Hartono mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN Pemprov DKI Jakarta yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat bakal dilakukan hingga 21 Oktober 2023.

"Mekanismenya, surat edaran dari pak Sekda. Work from home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober," kata Heru di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/8/2023).

Heru menegaskan, para ASN yang mendapatkan jatah WFH harus benar-benar berada di rumah selama jam kerja bukan malah keluyuran.

"Work from home itu bagi ASN, dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Agar dia tidak mondar-mandir, dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," ujar Heru.

Pihaknya bakal memberikan sanksi tegas jika ternyata para ASN itu menyalahgunakan kebijakan WFH tersebut.

"Pertama, kalau efektif, tentunya saya harus melapor ke Mendagri," ujarnya.

"Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan (tak ada WFH)," lanjut Heru.

Untuk memastikan para ASN itu tidak keluyuran di jam kerja selama WFH, Heru bakal meminta para atasan untuk rutin menanyakan keberadaan para anak buahnya di jam kerja.

"Pengawasannya gampang. Jadi saya meminta kepada atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon.

Video Call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa dan dikasih PR kerja yang banyak," kata Heru.

Diketahui, kebijakan WFH 50 persen untuk ASN itu diambil Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara dan kemacetan yang kian parah.

Khusus untuk saat pelaksanaan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023, kuota WFH ASN ditambah menjadi 75 persen dan anak sekolah menjalani pembelajaraan online.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News