Ray Rangkuti Kritik Keras Pidato Jokowi, Malah Singgung Planga-plongo dan Cawe-cawe Pilpres

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Pengamat politik selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti merespon soal pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 pada Rabu (16/8/2023).

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengaku sedih budaya sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang dari masyarakat Indonesia.

Orang nomor satu di Tanah Alor itu mengungkapkan bahwa dirinya seringkali dihina dan dicibir melalui media sosial oleh para pengguna media sosial.

Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak akan marah.

Namun, dia menyayangkan budaya sopan santun sudah tidak ada lagi di masyarakat.

Menurut Ray, persoalan tersebut sebenarnya tidak perlu digusarkan oleh presiden.

Sebab, terkadang selera bahasa dan kebiasaan penuturan sangat bisa berbeda antarwilayah.

Jangan sampai, bahasa dan tata cara kritik menggusarkan presiden, tapi melupakan subtansi kritiknya.

Baca juga: Ketika Erick Thohir Kalah Pamor dengan Prabowo, Istana Merdeka Bergemuruh Hanya dengan Satu Tangan

Baca juga: Utang Negara Bertambah, Hitungan Jerome Polin Soal Utang Dibagi Jumlah Rakyat Indonesia Berubah?

Ray menegaskan, korupsi, tidak amanah dalam jabatan, beda ucapan dan tindakan, jelas juga bagian dari lunturnya budaya jujur, amanah dan satu kata dengan tindakan khususnya di kalangan pejabat negara kita.

“Sayangnya, presiden tidak menyinggungnya. Padahal, menjaga tradisi atau budaya jujur, amanah satu kata dan perbuatan itu jauh lebih urgen untuk terus-menerus dikampanyekan. Jangan sampai karena berbagai ungkapan itu mengarah ke presiden, lalu beliau menggunakan forum sepenting dan sehormat sidang umum MPR mengkoreksinya. Bahwa itu tidak tepat iya. Tapi jauh lebih dari itu bahayanya, tidak disinggung presiden,” ucap Ray, Jumat (18/8/2023).

Kemudian, terkait narasi “arahan Pak Lurah,” dan klarifikasi Presiden Jokowi tidak ikut menentukan koalisi dan capres-cawapres serta tidak ikut cawe-cawe, Ray justru berpendapat sebaliknya.

“Kita sudah umum melihat antara apa yang disampaikan dengan kenyataan lapangannya. Waktu revisi UU KPK misalnya, beliau (Presiden Jokowi) mengungkapkan tidak setuju, tapi tanda tangan. Tes staf KPK, beliau menyebut dibatalkan, kenyataannya tetap dipergunakan," ungkap Ray.

"Kemarin, beliau menyebut tidak memiliki kewenangan menentukan capres, tapi beberapa hal memperlihatkan sebaliknya. Misalnya ungkapan rambut putih, massanya Pak Prabowo, hadir di deklarasi Ganjar sebagai capres, dan ungkapan akan ikut cawe-cawe. Termasuk seringnya beliau (Prabowo) hadir dalam acara-acara relawan pro Jokowi yang umumnya menyatakan menunggu isyarat Pak Jokowi,” bebernya.

“Bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kewenangan menentukan capres, benar 100 persen. Tapi tidak memiliki kewenangan, bukan berarti tidak bisa cawe-cawe. Itu dua hal yang berbeda. Kewenangan itu sempit, tapi cawe-cawe itu sangat luas. Maka, jika presiden menyebut tidak memiliki kewenangan, tidak dengan sendirinya menutupi beliau untuk dapat, bisa dan mau cawe-cawe,” tutup dia.

Rangkuman Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2023