Pengamat Ungkap Langkah yang Harus Dilakukan Jakarta Sambut Kota Global Pasca IKN Dipindah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pendekatan khusus demi menyambut Jakarta sebagai kota ekonomi skala global.

Hal ini untuk menyikapi kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu upaya pentingnya adalah dengan melakukan sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.

Dia menyebut, ada tiga pendekatan kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, Pemprov perlu memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.

Baca juga: Rocky Gerung Hujat Jokowi Viral di Medsos, Singgung Soal Dugaan Pemerintah Tawarkan IKN ke Cina

“Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli pasar tradisional maka membuat masyarakat berdaya,” kata Trubus.

Hal itu dikatakan Trubus dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI pada Senin (14/8/2023).

Selain Trubus, turut hadir Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas; dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.

Selanjutnya, BUMD juga harus punya peran penting dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem. 

Baca juga: Dengan Makian Rocky Gerung Sebut Jokowi Jual IKN ke Cina, Denny Siregar: Ini Penghinaan ke Presiden

“Seperti budidaya atau on farming itu bagus. Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

“Kemudian yang ketiga, pendekatan berkeadilan. kebijakan DKI Jakarta perlu pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas menyebut selain mengedepankan sinergitas, pemerintah akan berupaya menjembatani kepentingan tiap BUMD.

Selain menjalankan program Pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialiasi demi keberlangsungan korporasi.

“Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri,” kata Thomas.

Salah satunya, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD, dia menyeut perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya.