Legislator Pertanyakan Langkah Pemprov DKI Jakarta Batalkan Pembangunan ITF Sunter

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta telah membatalkan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara pada 2023.

Alasannya, tipping fee kepada mitra pengelola dianggap terlalu besar sehingga dapat membebani keuangan daerah.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, ada beberapa pertimbangan untuk menghentikan proyek ini.

Alasan utama terkait kemampuan keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan ITF dikhawatirkan membebani anggaran daerah.

“Tapping fee ini dengan mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI yang sekarang ini trennya akan menurun kan, dikhawatirkan dikemudian hari akan membebani. Oleh karena itu, kami mengambil sebuah langkah yang memang lebih proper untuk kondisi saat ini,” kata Sarjoko di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (1/8/2023).

Meski demikian, kata Sarjoko, pihaknya telah mengembangkan pengolahan sampah berbahan batubara seperti Refused Derived Fuel (RDF) di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

Dia berharap, keberadaan RDF bisa mengurangi sampah di DKI Jakarta meski diyakini belum bisa dilakukan secara tuntas.

“Tapping fee itu ada kisaran sekitar Rp 500.000-Rp 700.000, itu yang diproposalkan. Nah ini kan apakah ada solusi yang mengurangi kekhawatiran hal-hal yang membawahi APBD, apakah yang tapping fee itu bisa dihilangkan, atau bisa diminimalkan,” jelas Sarjoko.

“Nanti teman-teman dari Jakpro mencoba mengelaborasi skema bisnisnya bagaimana kira-kira yang tidak memerlukan tapping fee atau secara minimal. Kalau itu memang bisa dilakukan ya mungkin itu dalam waktu yang mendatang bisa dioptimalkan kembali,” jelasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.