Kepala LKPP Hendrar Prihadi Beri Penghargaan Instansi Pemerintah yang Maksimal Gunakan E-Katalog

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis serta Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF) 2023.

Kepala LKPP RI yang akrab disebut Hendi itu pun mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan.

"Dari rencana umum pengadaan sekitar 1.100 triliun transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun. Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," ujar Hendi setelah pembukaan kegiatan ICEF di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, Hendi pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pengurus KADIN seperti Anindya Bakrie, Yukki Nugrahawan, dan Kukrit Suryo Wicaksono yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu Hendi juga berterima kasih atas kehadiran sejumlah menteri di antaranya Menteri PAREKRAF Sandiaga Uno dan Menteri PAN-RB Azwar Anas yang juga menyempat untuk hadir.

Sementara itu dalam kegiatan tersebut Hendi juga menyerahkan penghargaan dari LKPP RI kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang sampai saat ini mampu mencatatkan 'Nilai Transaksi E-Purchasing' Terbesar dan juga 'Persentase Transaksi E-Purchasing' Terbesar.

Penghargaan itu pun diharapkan dapat mendorong seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengedepankan metode e-purchasing dalam transaksi pengadaan melalui e-katalog.

Tak kurang sebanyak 24 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menerima penghargaan tersebut, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Medan, dan Kota Banjarbaru. (*)