Buntut Dilarang Ibadah Umrah, Rizieq Shihab Gugat Bapas Jakpus ke PTUN, Kuasa Hukum: Alasannya Lucu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rizieq Shihab, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), tak terima diperlakukan tidak adil oleh aparat di lapas.

Karena itu pria yang akrab disapa Habib Rizieq ini mengajukan gugatan kepada Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut dilayangkan Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Rizieq, untuk berperkara di PTUN.

Sebelumnya, Habib Rizieq tak diizinkan melaksanakan ibadah umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Rizieq tak diizinkan terbang ke Arab Saudi karena kendala kesulitan pengawasan.

Pasalnya, ia masih berstatus bebas bersyarat hingga 10 Juni 2024.

Gugatan tersebut juga ditanda tangani oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat terkait izin ibadah umrah Rizieq Shihab.

"Kami juga mengajukan surat Permohonan Perlindungan Hukum yang kami ajukan terkait klien kami tak diizinkan umrah," kata Aziz Yanuar, Rabu (2/8/2023).

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Tidak Diizinkan Umrah, Reza Amriel: Negara Khawatir Berlebihan dan Tak Adil

Menurut Aziz, gugatan itu dilayangkan karena Bapas Kelas I Jakarta Pusat mengeluarkan surat yang melarang kliennya berangkat ibadah umrah.

Secara terpisah, Kabapas Kelas I Jakarta Pusat Bambang Maryanto turut menanggapi gugatan ini.

“Prinsipnya kami mencoba memfasilitasi klien yang sudah mengajukan permohonan umrah ke luar negeri. Kami sudah proses semua surat-suratnya,” kata Bambang.

Baca juga: Relawan Anies Baswedan Safari Ramadan ke Kediaman Habib Rizieq Shihab, Ada Apa?

Berkas tidak lengkap

Untuk mendapatkan izin, ada pemberkasan yang harus dilengkapi, yakni surat permohonan dari pihak klien, jaminan dari keluarga, surat dari biro travel terkait pengajuan umrah, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK).

Selain itu, unsur lain yang harus terpenuhi adalah surat rekomendasi dari Kejari Jakpus terkait pengawasan Rizieq selaku klien atau mantan napi yang sedang bebas bersyarat.

“Tapi, dari Kejari Jakpus mengeluarkan surat yang bunyinya tidak memberikan rekomendasi terkait izin ke luar negerinya,” lanjut Bambang.

Atas gugatan ke PTUN, Bambang mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Sebab, dia siap menunjukkan segala bukti dan surat atas hal ini.

“Nanti kan biar sama-sama kami tunjukkan bukti-bukti surat-suratnya segala macam kan bisa. Enggak ada masalah,” katanya.

“Jadi, garis besarnya kami tak bisa melanjutkan permohonannya karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi," ucapnya.

"Yang tidak terpenuhi apa? Surat rekomendasi dari Kejari Jakpus,” imbuhnya.

Tak masuk di akal

Perihal kesulitan pengawasan, Aziz mempertanyakan adanya UU Kejaksaan Pasal 11A ayat (1) dan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Kejaksaan).

Dalam UU tersebut, diatur penugasan jaksa di luar wilayah Republik Indonesia.

Hal tersebut membuat tim kuasa hukum Rizieq Shihab menganggap alasan itu tidak masuk akal.

"Itu mengatur bahwa jaksa dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri," ujarnya.

"Hingga saat ini, sudah ada empat lokasi penugasan jaksa di luar negeri,” imbuhnya.

Lokasi itu berada pada konsulat jenderal atau kedutaan besar di China, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura.

“Jadi, KBRI Riyadh ada jaksa juga, jika alasannya untuk pengawasan,” ucapnya.

“Alasan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat adalah kesulitan pengawasan," katanya lagi.

"Hal ini sangat lucu dan membuat kami terbahak-bahak tentu saja,” tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News