Dengan Makian Rocky Gerung Sebut Jokowi Jual IKN ke Cina, Denny Siregar: Ini Penghinaan ke Presiden

WARTAKOTALIVE.COM - Nama Rocky Gerung kembali disorot lantaran secara terang-terangan menghina Jokowi dengan perkataan bajiangan tolol. 

Penggiat Denny Siregar dalam cuitannya pada Senin (31/7/2023) mengatakan apa yang dikatakan Rocky Gerung di depan ratusan buruh sudah sangat keterlaluan. 

"Rocky Gerung kali ini sangat offside... Ini penghinaan terhadap Presiden," tulis Denny Siregar. 

Lebih jauh, pria yang dikenal sebagai loyalis Jokowi ini mengatakan Rocky menghina presiden.

“Ini penghinaan terhadap Presiden,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan akun twitter IrHMFAbdurahman

Anda Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai "Bajingan Tolol"? Sebagai Warga Negara Indonesia maka saya jawab dengan keras pernyataan anda yaitu "bahwa andalah BAJINGAN TOLOL itu".

Baca juga: Viral Rocky Gerung Menantang Pemerintah hingga Hina Presiden Jokowi Mau Cari Aman Sendiri

Anda telah menghina Presiden Jokowi dgn membabi buta. Apakah seperti ini harus dibiarkan ?

Seperti diketahui Rocky Gerung diundang dalam acara diskusi oleh SPSI dalam rangka Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi, Sabtu (29/7/2023).

Rocky Gerung mengajak para buruh untuk melakukan aksi pada 10 Agustus 2023. 

Berikut ini pemaparan secara lengkap dalam diskusi tersebut dikutip Wartakotalive.com dari akun Youtube Refly Harun, pengamat politik. 

Dalam kesempatan itu Rocky Gerung ajak seluruh buruh untuk bikin gara-gara. 

Rocky Gerung mengatakan aksi ini dilakukan karena tidak mendapat hasil ketika sudah berdiskusi dengan Menteri, anggota DPR soal Omnibus Law. 

"Kita bikin gara-gara untuk buka perkara terutama dengan Presiden Jokowi," kata Rocky

"Bikin perkara dengan menteri sudah biasa. Kita harus menyakinkan bahwa hidupkan perkara kita bisa mempersoalkan weluruh kebijakan bangsa ini yang dikhianati Oleh pemimpin tertinggi 

Konsolidasi ini bukan saja merawat kebersamaan, tapi harus tahu musuh dari buruh itu siapa? 

Secara ideologi musuh dari buruh adalah para kapitalis. Cuma kekuasaan yang menghalangi buruh berantem dengan kapitalis

Baca juga: Ambil Kesaksian Dirut PT CLM, Rocky Gerung Colek Mahfud MD: Wamenkumham Harus Ditetapkan Tersangka

Pemerintah bikin regulasi untuk melembekkan konfrontasi antara pekerja dengan majikan. 

Rocky katakan Jokowi tak pernah peduli pada buruh, dia maunya menunda Pemilu karena dia belum mendapat kesepakatan dari ketua ketua partai, siapa yang akan melindungi dia setelah lengser

Tekanan massa tidak akan membuat para bakal Capres melindungi Jokowi.

Ketika Jokowi lengser cuma jadi Rakyat biasa gak akan ada yang peduli tapi ambisi Jokowi untuk mempertahankan legasinya.

"Kalau gak jadi Presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa, tapi ambisi Jokowi akan mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk  tawarkan IKN. Dia mondar mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya," ujar Rocky Gerung.

"Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, gak memikirkan nasib kita (masyarakat indoneaia dan buruh). Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat." 

Dalam kesempatan itu Rocky Gerung mengajak seluruh buruh untuk turun ke jalan, terutama pada 10 Agustus 2023. 

"Saya inginkan buruh turun serantak, saya inginkan kemacetan di jalan tol," tuturnya. 

“Memang dengan menentang ini ada resikonya. Seperti saya bisa ditangkap setiap hari.” Ujarnya.

"Yuk kita bikin kemacetan di jalan tol. Lebih baik macet di jalan tol dari pada macet di jalan pikiran. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Kekuasaan akan berubah apabila ditandingi oleh massa," ujar Rocky Gerung.

Said Iqbal Bakal Perintahkan 5 Juta Orang Demo

Partai Buruh mengancam akan kembali berunjuk rasa bila Mahkamah Konstitusi (MK) tak kabulkan gugatan soal judicial review Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw.

Bahkan, kaum buruh bakal diminta untuk mogok kerja di seluruh Indonesia agar fokus turun ke jalan.

"Kami akan minta 5 juta buruh untuk stop produksi di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh di Monas, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, hari ini partai buruh menyerahkan gugatan judicial review presidential threshold 20 persen dan meminta mengubah jadi 0 persen ke MK.

Menurutnya, Timur-timur jumlah pemilih dan penduduknya tidak lebih dari puluhan juta jiwa.

Tapi saat pemilihan umum (Pemilu) jumlah calon presidennya mencapai 16 orang dan berjalan lancar.

"Indonesia daftar pemilihnya 205 juta orang, jumlah penduduknya 267 juta orang, masa cuma 3 orang ini (Capresnya), ini demokrasi terpimpin namanya Capres cuma 3 orang," tegasnya.

Pria berkaos Partai Buruh itu melanjutkan, Indonesia memiliki 18 partai politik yang bakal bertarung di Pemilu 2024.

Seharusnya, ada 18 calon Presiden Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Toh nanti di putaran kedua tetap tinggal 2, masa kita kalah Perancis, kita kalau nanti mau bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan Presiden Internal partainya juga ada konvensi konvensi calon presiden itu banyak orang yang tidur," ungkapnya.

Oleh karena itu, banyaknya Capres yang ikut bertarung maka masyarakat bisa mencari sosok pemimpin terbaik.

"Tetap nah ini kita serahkan judicial review presidential threshold diubah menjadi 0 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.

Mereka ingin memgawal sidang judicial review Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang memasuki sidang yang kelima dan keenam saya akan coba yaitu mendengarkan beberapa saksi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh," katanya.

Menurutnya, partai buruh adalah satu-satunya partai yang bisa membuat judicial review ke MK terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Babkan, Partai Buruh tengah berjuang agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.

"Ini adalah sifatnya uji formil karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR," ucapnya.

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News