Cak Imin Bakal Konsultasi ke Prabowo Subianto Jika Ada Titik Temu dengan PDIP

Hasto menerangkan bahwa benteng-benteng kekuasaan saat itu menghentakkan Megawati, sehingga di kantor partai ini menjadi saksi pada 27 Juli 1996 terjadi serangan brutal dengan menggunakan berbagai elemen kekuasaan negara.

"Dan kantor Partai ini berhasil diluluhlantakkan tetapi yang namanya semangat perjuangan itu tidak pernah bisa dihancurkan," terang Hasto.

Hasto menyebut Kudatuli bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.

"Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu," tegas Hasto.

Selain Hasto, acara diskusi itu juga dihadiri Aktivis HAM/Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, sejarawan Bonnie Triyana, dan Ribka Tjiptaning selaku saksi peristiwa 27 Juli 1996 sekaligus politikus PDI Perjuangan.

Hadir juga di acara itu, yakni sejumlah Ketua DPP PDIP di antaranya Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani.

Hadir juga keluarga korban 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.

Dalam kesempatan dialog itu, Hasto memberikan kesempatan bicara kepada tiga perwakilan FKK.

Joko Sukarno mengatakan para keluarga korban pernah mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana status Tragedi Kudatuli.

"Kami bertanya kasus ini sampai di mana. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami meminta ke DPP agar mem-push kepada Presiden Jokowi untuk menanyakan kasus kami," kata Joko.

Joko mengaku mendengar informasi bahwa Pemerintah menyebut ada 12 item kasus HAM yang belum tuntas.

"Semoga yang 12 item itu termasuk soal kami," lanjut Joko.

Iwan Sanusi juga menyatakan hal yang hampir senada. Dia pun mengatakan FKK 124 menunggu komitmen Pemerintah dalam menangani kasus HAM.

"Kami menunggu agenda dan komitmen Pemerintah menangani kasus HAM termasuk kasus 27 Juli," ucapnya.

Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi serta dibantu oleh aparat.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News