Cak Imin Bakal Konsultasi ke Prabowo Subianto Jika Ada Titik Temu dengan PDIP

Hasto menjawab adanya sinyal-sinyal politik yang dilakukan kader PDIP kepada Gerindra Prabowo Subianto.

Seperti dimuat Facebook Wartakotalive.com pada Kamis (27/7/2023), Hasto menjawab soal pertemuan Effendi Simbolon, Budiman Sudjatmiko, dan Gibran Rakabuming dengan Prabowo Subianto.

Hasto mengatakan dirinya sudah bertemu dengan ketiga kader PDIP tersebut dan melalukan diskusi panjang.

Hasil diskusi tersebut, para kader itu kata Hasto, mengakui sempat ada penawaran-penawaran politik untuk berbelok dari PDIP.

Baca juga: Cak Imin Masuk Bursa Kandidat Bacawapres Ganjar Pranowo, Puan Maharani: Saya Serius loh

Namun menurut Hasto, baik Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon, dan Gibran Rakabuming memastikan akan tetap setia pada PDIP.

"Saya sudah bertemu Effendi Simbolon, Budiman Sudjatmiko, saya lakukan dialog panjang, meskipun ada bentuk penawaran-penawaran tapi mereka nyatakan merah adalah merah sebagai bentuk loyalitas,” jelas Hasto kepada awak media.

Hasto menerangkan bahwa sesuai dengan survei, PDIP merupakan partai yang solid. Pun seperti PDIP solid ketika mendukung Jokowi di Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan dua periode Presiden RI.

Sebab kata Hasto, bagi PDIP, pemilu hanya untuk pemimpin yang tepat dan mempunyai landasan moral yang baik.

Pun kata Hasto pemimpin tidak boleh membelah kekuatan pihak lain.

Baca juga: Ditemani Bambang Pacul, Puan Maharani Sambangi Rumah Cak Imin, Gembosi Gerindra?

104 Korban Hilang

Di sisi lain, DPP PDI Perjuangan (PDIP) memeringati Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Peringatan Peristiwa Kudatuli diisi dengan diskusi bertajuk Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia.

Dalam dsikusi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai salah kaprah jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM biasa.

Menurut Hasto, peristiwa tersebut harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang," kata Hasto.