Berita Jakarta

PDIP Desak Pimpinan Oknum PNS yang Paksa PPSU Utang Pinjol Harus Ikut Tanggung Jawab

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar atasan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memaksa PPSU utang pinjol ikut bertanggung jawab.

Wartakotalive/Yulianto
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar atasan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memaksa PPSU utang pinjol ikut bertanggung jawab. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar atasan langsung oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memaksa PPSU utang pinjol ikut bertanggung jawab.

Atasan yang dimaksud adalah Lurah Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, atasan oknum tersebut harus ikut bertanggung jawab karena dia memiliki tugas melakukan pengawasan, bimbingan dan arahan.

Harapannya kinerja ASN di bawah kendalinya dapat berjalan optimal.

“Kalau (pendapat) saya bukan hanya pelanggar yang harus diberi sanksi, si atasan langsung atau penanggung jawab yang bersangkutan juga harus diberi sanksi,” ujar Gembong pada Senin (17/7/2023).

Petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat, Yusuf (24) yang dipaksa atasannya untuk meminjam uang ke koperasi.
Petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat, Yusuf (24) yang dipaksa atasannya untuk meminjam uang ke koperasi. (Dok. Tribunjakarta.com)

Menurutnya, sudah sepatunya kesalahan ASN ditanggung bersama apalagi seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk membina anak buahnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, kasus seperti ini tidak akan terjadi ketika ada tanggung jawab yang dilakukan atasan langsung.

“Atasan langsung harus selalu berikan bimbingan, arahan, monitor anak buah sehingga kerja maksimal. Ini kan personal banget kalau sampai E-KTP dipinjam buat Pinjol, dan ada konsekuensi hukum,” katanya.

“Ya itu atasan langsung, supaya ada tanggung jawab, tanggung renteng, itu buat tanggung jawab ASN DKI terhadap persoalan yang dihadapi bisa lebih baik,” sambungnya.

Gembong berharap, kasus ini tidak terjadi di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di Jakarta.

Selain itu, masyarakat juga berharap hasil akhir dari pemeriksaan kasus itu bisa dilakukan secara objektif.

Baca juga: Waduh! Petugas PPSU di Kelapa Gading Diduga Dipaksa Atasan Pinjam Uang Melalui Aplikasi Pinjol

“Hasil akhir sering tidak memuaskan, dia butuh (tahu) proses sehingga menuntut proses terbuka. Mana yang paling ideal? Kan tahapan dalam konteks pemeriksaan ASN ada protapnya, ada prosedur ini pelanggaran apa berat ringan sedang dan sebagainya,” paparnya.

Diketahui, tiga pejabat Pemprov DKI Jakarta diperiksa Inspektorat DKI Jakarta buntut kasus pemaksaan yang dialami petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminjam duit ke aplikasi pinjaman online (pinjol).

Mereka yang diperiksa adalah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat Marihot Hutagalung; Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra; dan Camat Kelapa Gading Darmawan.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, saat ini pemeriksaan masih berproses di Inspektorat. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved