PDIP Bakal Ajukan Permohonan Pansus JIS Pekan Ini, Anggaran Rp 4,5 Triliun Bakal Dikulik

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta sepakat dengan rencana Fraksi PDIP yang mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Partai bergambar kepala burung garuda ini merasa memiliki tanggung jawab dalam proyek itu, karena terlibat dalam penganggaran di DPRD.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani akui, pihaknya tentu berada di posisi demi kebaikan, terutama untuk kepentingan masyarakat.

Kata dia, di DPRD DKI Jakarta terdapat sembilan fraksi sehingga bila mereka menyepakati itu maka Pansus JIS harus dibuat.

"Kami dukung selama memang sifatnya urgensi bukan untuk sekadar mencari-cari kesalahan yang lebih condong ke arah politis" ujar Rany pada Jumat (14/7/2023).

"Waktu JIS dibangun kan semua fraksi juga terlibat dalam pembangunan, terus sekarang jadi bermunculan ‘dosa’ masa lalunya."

"Kalau ada evaluasi dan perbaikan ke arah lebih baik tentunya iya jelas perlu" sambung perempuan yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Rany juga memandang, JIS merupakan infrastruktur baru dan pengelolaannya belum mandiri seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat di bawah Kementerian Sekretariat Negara, melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Adapun usia stadion tersebut juga jauh lebih tua dibanding JIS.

“Kita tahu memang belum berdiri secara establish seperti GBK yang usianya juga sudah cukup lama, dan lebih dulu berdiri."

"Silakan bentuk Pansus asal bukan sekadar main-main karena sepanjang yang saya tahu tidak semua Pansus terselesaikan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami proyek Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Diketahui, proyek senilai Rp 4,5 triliun itu menimbulkan polemik, karena dianggap tak memenuhi standar organisasi sepakbola dunia, FIFA.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo sebut harus ada penanganan teknis secara mendasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait sarana dan prasarana JIS.

Termasuk, kata dia, adanya audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya.