Utang Pinjol Warga Jakarta Capai Rp 10 triliun, APBD Yogyakarta Kalah Tidak Ada Apa-apanya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan langkah Pemerintah DKI terkait warga Jakarta yang utang hingga Rp 10,35 triliun dari pinjaman online (pinjol).

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, DKI harus tungun tangan untuk mengatasi fenomena tersebut.

“Ramai di media terkait utang pinjol warga DKI, total utangnya fantastis Rp 10,35 triliun akumulasinya. Angka ini lebih besar dari APBD Yogyarakarta, dan hampir setengah APBD Jawa Tengah,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alyudin pada Rabu (12/7/2023).

Hal itu dikatakan Suhud saat rapat kerja dengan Pemprov DKI Jakarta di Komisi B DPRD DKI pada Rabu (12/7/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail itu membahas soal ringkasan perekonomian DKI Jakarta semester pertama dan proyeksi semester kedua tahun 2023.

Baca juga: Kisah Septiani Terjerat Pinjol Ilegal demi Biayai Sekolah Anak, Stress Diteror Debt Collector

Menurut Suhud, fenomena utang itu cukup mengkhawatirkan, karena ada 2,38 juta akun warga Jakarta yang mengakses pinjol.

Dia berharap, persoalan ini bisa segera ditangani karena pinjol sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi yang terlilit utang.

“Terlepas utang untuk apa, apa itu gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan. Kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira -kira. Nah itu gila-gilaan kalau saya dapet cerita dari masyarakat,” jelas Suhud dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

“Kalau saya reses kan suka ada cerita begitu, ada keluhan seperti keluarganya terjerat rentenir, lalu solusinya apa,” sambungnya.

Suhud berkata, masalah ini tak bisa dianggap enteng. Karena jika 1 juta orang terjerat rentenir, itu bisa menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Baca juga: Orangtua Terjerat Pinjol Demi Beli Kebutuhan Sekolah, Pengamat Pendidikan: Kurang Literasi Keuangan

“Misal 1 juta orang ini terjerat rentenir itu ya negara, Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu. Saya mempertanyakan, ini dibahas nggak pembahasan ekonomi kita,” jelasnya.

Suhud juga meragukan dengan paparan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati soal angka pengangguran di Jakarta.

Dari 11 juta lebih warga Jakarta, hanya ada ratusan ribu warga yang yang tidak memiliki pekerjaan.

“Kalau kita baca angka kemiskinan aja yang nganggur 337 (ribu) orang, katanya yang miskin dikisaran itu, tapi yang ngutang 1 juta orang nah ini kan paradoks. Terlepas utangnya untuk gaya-gayaan atau apa yang pasti warga Jakarta terjerat utang kan gitu,“ ungkapnya.

Senada diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ).

Politisi dari PKS ini menyebut, masyarakat banyak yang mengakses pinjol karena secara administrasi lebih mudah dibanding perbankan.

“Ini ada yang menyuplai gitu ya dengan mudah. Nah ini bagaimana upaya dari Ibu Asisten (Sri Haryati) dan OPD yang berkaitan dengan perekonomian ini untuk membasmi hal tersebut,” kata MTZ.

Menurut dia, Bank DKI telah memaparkan bahwa perseroan sudah memiliki mekanisme untuk pinjaman modal bagi masyarakat yang mau berwirausaha.

Masyarakat yang tergabung dari Jakpreneur juga dapat mendapat pinjaman modal lebih mudah

“Tapi kemudian kalau dari bank itu kan nanti ada BI checking dan seterusnya. Nah ternyata kalau pinjol itu nggak, dia bebas. Tapi terus kemudian ujung-ujungnya menjadi terperangkap, apakah dari Pemprov DKI juga ada Pergub atau apalah untuk membasmi si-pinjol tersebut,” jelas MTZ. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.