Tidak Bisa Disamakan, DPRKP DKI Jakarta Sebut Hunian Terjangkau Milik Beda dengan Rusunawa

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, program Hunian DP 0 Rupiah dengan Rusunawa berbeda.

Hunian DP 0 Rupiah yang jenamanya berganti jadi Hunian Terjangkau Milik ini memang diperuntukan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah namun belum memiliki rumah.

“Kan beda, sudah saya sampaikan kalau Rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenarnya Rusunawa inkubasi, kami harap ketika sudah mampu dan mandiri, dia (masyarakat) akan jadi punya rusun milik, dan ini kami tawarkan, kami punya Hunian Milik Terjangkau,” kata Retno.

Hal itu dikatakan Retno usai rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Rumahnya Belum Dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Seusai Dibongkar, Trisna Ogah Pindah ke Rusun

Adapun pernyataan tersebut untuk menanggapi permintaan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda agar program hunian DP 0 Rupiah dihapus dan diganti Rusunawa.

“Kami evaluasi lagi nantilah ya semua, tapi program hunian terjangkau salah satu hosting karier, tidak terbebani APBD. Bayangkan dari setiap Rusunawa yang disubsidi yang memang sudah tidak layak kalau nggak ada solusi gimana? Ya ini solusinya Hunian Milik Terjangkau,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Legislator DKI Jakarta mendorong program hunian DP 0 Rupiah warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihapus.

Hunian itu dianggap gagal, karena masih banyak unit yang belum terjual.

Baca juga: Geram Rumah DP 0 Persen Disewakan Pemilik Rusun, Heru Budi Hartono: Sesuai Aturan Dong, Ditertibkan!

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menilai, program hunian DP 0 rupiah tidak berguna.

Program itu kurang diminati dengan berbagai alasan, mulai dari pemohon tak lolos verifikasi berkas hingga cicilan yang lebih besar dari tarif Rusunawa. 

“Jangan buang-buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP 0 rupiah tidak ada hasilnya, sudahlah dicoret saja,” kata August saat rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

Menurut August, program DP 0 rupiah tidak menjawab permasalahan masyarakat yang ingin punya hunian layak.

Malahan, kata Agus, program ini membuat warga memanfaatkan situasi dengan menyewakan unit kepada orang lain seperti yang terjadi apartemen kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dia pun menyoroti pembuatan rumah hunian DP 0 rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur yang dinilai kurang efektif.

Karena itulah, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini meminta hunian yang sebelumnya dijadikan DP 0 rupiah dijadikan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).

“DP 0 kalau memang bentuknya rusun, yah jadikan rusun saja karena masih banyak warga ekonomi sulit dipaksakan ber-Dp 0 rupiah,” imbuhnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.