Berita Jakarta

Geram Rumah DP 0 Persen Disewakan Pemilik Rusun, Heru Budi Hartono: Sesuai Aturan Dong, Ditertibkan!

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merasa geram dengan pemilik Rusun Dp 0 persen yang menyewakan unitnya.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: PanjiBaskhara
Wartakotalive/Adhy Kelana
Ilustrasi: PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merasa geram dengan pemilik Rusun Dp 0 persen yang menyewakan unitnya. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Rumah susun DP 0 persen di Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur banyak yang disewakan oleh pemiliknya.

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merasa geram dengan pemilik Rusun Dp 0 persen yang menyewakan unitnya.

Heru Budi Harono bakal segera melihat aturan Dp 0 persen untuk memastikan apa saja hak-hak pemilik Rusun.

"Kita lihat aturannya lagi karena DP 0 persen hak-haknya mereka apa. Kan mereka cicil untuk kepemilikan," kata Heru Budi Hartono, seusai upacara HUT ke-496 DKI Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan awal pembangunan Rusun Dp 0 persen untuk warga KTP DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan perumahan kepada warga DKI yang belum punya tempat tinggal.

"Misal kalangan anak muda yang sudah nikah, namun mereka perlu diperhatikan, perlu mendapatkan rumah DP 0 persen," ujar dia.

Sebelumnya, Rumah Susun DP 0 persen program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disalah gunakan oleh pemiliknya.

Banyak rumah susun DP 0 persen yang dibeli oleh masyarakat, disewakan kembali ke orang lain.

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mendengar ini geram dan bakal melakukan penertiban.

"Ya sesuai aturan dong, ditertibkan," katanya, Rabu (21/6/2023).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program DP 0 persen untuk masyarakat agar mendapatkan tempat tinggal di ibu kota.

Apalagi, proses kredit DP 0 persen ini cukup terjangkau dan diharapkan kaum milenial bisa memiliki rumah sendiri di Jakarta.

"Enggak itu aja (enggal lemah pengawasan Pemprov), tapi yang punya rumah juga harus sadar, itu untuk dirinya supaya bisa punya rumah (bukan disewakan)," ungkapnya.

(Wartakotalive.com/M26)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved