Link Video Denny Indrayana Berjudul JoKaWe: Jokowi Don't Cawe-Cawe! Jadi Sorotan Warganet di Twitter

Denny Indrayana juga menyebut bahwa Presiden Jokowi bisa mencegah Moeldoko untuk melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat.

Karena menurutnya, saat ini Partai Demokrat tengah dibegal oleh Moeldoko dan gengnya di Kantor Staf Presiden.

Ia juga meminta Jokowi, untuk menghentikan cawe-cawe warga Solo dalam dinasti politik.

Denny Indrayana akan Adukan Presiden Jokowi ke PM Australia Anthony Albanese Terkait HAM dan Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana akan menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertepatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut.

Presiden Jokowi memulai kunjungan ke Sydney, Australia, Senin (3/7/2023) hingga Rabu (5/7/2023).

Dalam beberapa kesempatan, Denny Indrayana bersuara keras untuk mengkritisi berbagai isu di Indonesia, seperti rencana putusan Mahkamah Konstitusi dan juga kebijakan Presiden Jokowi.

Denny Indrayana saat ini tinggal di Australia karena menjadi pengajar dan juga membuka kantor pengacara, Integrity.

Dalam pandangan Denny Indrayana, Jokowi menjadi sumber utama munculnya berbagai persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan penanganan korupsi di tanah air. 

"Saya sempat terpikir untuk membuat surat terbuka kepada PM Australia, memprotes berbagai isu hukum, HAM dan antikorupsi di tanah air," tulis Denny Indrayana di akun Twitternya, Senin pagi ini.

Baca juga: Polisi Temukan Tindak Pidana Terkait Hoaks Sistem Pemilu, Denny Indrayana Terancam Jadi Tersangka?

Wartakotalive.com telah menghubungi Denny Indrayana dan diizinkan mengutip cuitan tersebut untuk dijadikan berita. 

Dalam pandangan Denny Indrayana, isu-isu hukum, HAM, antikorupsi, tidak kunjung diselesaikan pemerintahan Jokowi.

Bahkan, Denny berpandangan dan menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu sumber utama masalah tersebut.

"Maka, dibutuhkan dorongan dari masyarakat dan dunia internasional untuk ikut membantu penyelesaian masalah-masalah tersebut, tanpa harus mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia," ujar Denny.

Meski demikian, mantan Menteri Hukum dan HAM pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menunda rencana tersebut dengan alasan tertentu.