Bentuk Tim Khusus, Bima Arya Akan Coret Semua Nama Anak yang Orangtuanya Akali PPDB Jalur Zonasi

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Menyusul ditemukannya banyak kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi di Kota Bogor, Wali Kota Bogor, Bima Arya segera membentuk tim khusus.

Tim tersebut bertugas untuk menelusuri serta melakukan verifikasi faktual di lapangan secara keseluruhan di wilayah Kota Bogor. 

Pasalnya, Bima menemukan banyaknya kecurangan yang dilakukan para orangtua siswa dalam verifikasi faktual yang dilakukan pada Kamis (5/7/2023).

Seperti verifikasi yang dilakukannya di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Bima menemukan adanya manipulasi Kartu Keluarga (KK). 

Lantaran saat ditelusuri oleh Bima, sebagian anak yang mendaftarkan diri di sekolah-sekolah tersebut, justru alamatnya berada di sebuah kontrakan kosong, kos kosan kosong ataupun kosan yang dihuni oleh para pekerja. 

Baca juga: Suami Ungkap Penyebab Hilangnya Anggi Anggraeni Usai Sehari Dinikahi, Bukan Keluarga Apalagi Mantan

Baca juga: Video Detik-detik Banjir Lahar Dingin Semeru Terjang Lumajang, Warga yang Panik Lari Berhamburan

Atas dasar temuan inilah, orang nomor satu di Kota Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri hal ini lebih dalam. 

Tim khusus yang dibentuk oleh Bima ini beranggotakan Inspektorat, Disdukcapil, Disdik dan para camat se-Kota Bogor. 

"Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP, karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan," kata Bima. 

Sehingga, apabila ditemukan adanya data yang tidak sesuai, Tim Khusus akan mencoret nama-nama siswa yang orangtuanya mengakali PPDB.

Untuk memberikan ruang bagi tim yang dibentuknya ini bekerja maksimal, ia pun terpaksa memundurkan waktu pengumuman untuk penerimaan SMP selama satu hari. 

"Dan pengumuman untuk pendaftaran/penerimaan SMP itu akan diundur satu hari, menjadi tanggal 11 Juli 2023 (yang dijadwalkan sebelumnya 10 Juli 2023), untuk memberikan kesempatan bagi tim ini melakukan verifikasi lagi," tegas Bima. 

Sementara itu untuk SMA yang kewenangannya ada di provinsi, Bima juga meminta tim melakukan penelusuran untuk nantinya temuan tersebut dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Karena SMA bukan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja kepada KCD kepada sekolah-sekolah SMA terkait nama-nama yang tidak sesuai di kartu keluarganya," ujarnya.

"Jadi kita pastikan tidak ada yang bermain-main dengan data kartu keluarga,"sambungnya.