Luhut Bidik Oknum Pejabat yang Nekat Bekingi Pembukaan Lahan Sawit di Tengah Hutan: Saya Sikat!

Luhut meminta pengusaha perkebunan sawit untuk melaporkan kondisi lahannya disertai bukti izin usaha yang dimiliki.

Luhut mengatakan, pelaporan tersebut bakal dimuat dalam satu platform Siperibun selama kurun waktu satu bulan dimulai tanggal 3 Juli 2023.

"Perusahaan diimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website Siperibun sejak tanggal 3 Juli hingga 3 Agustus 2023," kata Luhut dalam Konferensi Pers di Kantornya, Jumat (23/6/2023).

Luhut mengatakan, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Nantinya, kata Luhut, melalui pembentukan Satgas dan pelaporan portal Siperibun pemerintah bakal memiliki data perusahaan sawit yang lengkap.

"Ke depan kita akan punya data lengkap, dan orang bayar pajak dengan benar," ujarnya.

"Satgas juga tengah kembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam kawasan hutan, Satgas akan melakukan live tracking untuk kasus sawit di kawasan hutan," jelasnya.

Bahkan, lanjut Luhut, Satgas memiliki hak untuk melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin.

"Kita juga punya hak untuk melakukan pemanggilan, kalau ada hal-hal yang mencurigakan sesuai data yang kita miliki. Perusahaan akan dipanggil untuk konfirmasi kesesuaian perizinan dengan lahan sawit yang dimiliki," ujarnya.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," sambungnya.

Peremajaan Gunakan Model PTPN V

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sukses dilangsungkan anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara, yakni PT Perkebunan Nusantara V di Riau, akan diterapkan secara nasional sebagai bagian untuk memperkuat salah satu program strategis nasional (PSN).

"PTPN V merupakan anak perusahaan Holding perkebunan Nusantara yang memiliki pendampingan sawit petani terbesar.

"Apa yang dilakukan oleh PTPN V Insya Allah akan coba kita terapkan bisnis modelnya secara nasional (untuk) mengejar target pemerintah mempercepat PSR yang masuk dalam PSN," kata Direktur Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara, Arifin Firdaus di Kabupaten Siak, Riau, Senin (19/6/2023).

Arifin mengatakan hal tersebut di sela-sela kegiatan panen perdana enam koperasi unit desa yang dipusatkan di Kabupaten Siak.