Proyek Ancol Mangkrak, Komisi B DPRD DKI Minta Badan Pembinaan BUMD DKI Audit PT PJA

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta untuk mengaudit PT Pembangunan Jaya Ancol terkait mangkraknya beberapa proyek pembangunan.

Audit juga dilakukan untuk menelusuri adanya dugaan konflik internal di perseroan tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin mengatakan, audit dilakukan agar publik tahu nilai kerugian yang dialami Ancol.

Meski status perusahaan ini terbuka, tetapi mayoritas sahamnya dikuasai Pemerintah DKI Jakarta.

“Harus ada audit dari BP BUMD biar kita tahu berapa kerugian yang muncul, karena biar masyarakat tahu,” ujar Suhud saat rapat kerja dengan PJA pada Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Konflik Internal PT Pembangunan Jaya Ancol, Komisi B DPRD DKI Serukan Bentuk Pansus

Suhud mengatakan, audit dilakukan karena dewan baru mengetahui adanya persoalan internal di Ancol. Padahal konflik internal itu sudah terjadi sejak tahun 2004 silam.

Sejauh ini pihak PT Pembangunan Jaya Ancol hanya melaporkan tentang kondisi keuangan yang sempat merugi karena pandemi Covid-19.

Dengan hasil audit tersebut, Suhud berharap BPBUMD bisa mengambil tindakan tegas untuk menindak PT Pembangunan Jaya.

“Saya kira ini perlu dicatat, BP BUMD perlu melakukan audit, paling tidak kita bisa paham bahwa berapa kerugian akibat dari mangkraknya proyek ini,” katanya.

“Saya setuju perlunya pembentukan Pansus DPRD untuk mendalami permasalahan yang muncul ini,” sambung Suhud dari PKS ini.

Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Baca juga: Dinilai Kontradiktif, Komisi B DPRD DKI Jakarta Bakal Panggil Dishub Terkait Rencana ERP

Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas. 

Baca juga: Komisi A DPRD DKI Jakarta Protes Dana Hibah untuk Beli Toyota Land Cruiser Kodam Jaya

Bentuk Pansus 

Sebelumnya Lima anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Korporasi yang mayoritas sahamnya dikuasai DKI Jakarta itu dinilai bermasalah, sehingga pemanfatan fasilitas tidak maksimal dan proyek banyak yang mangkrak.

Mereka yang mengajukan Pansus adalah Pandapotan Sinaga, Gilbert Simanjuntak, Ichwanul Muslimin, Suhud Aliyudin dan Hasbiallah Ilyas.

Jika pembentukan Pansus disetujui, mereka akan mendalami persoalan itu dan menyampaikan rekomendasinya kepada pimpinan dewan.

“Saya pikir kita harus fokus di sini, bila perlu kita buat Pansus-nya. Saya mengusulkan Pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B,” kata Pandapotan saat rapat kerja dengan PJA pada Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Lanjutkan Proyek Reklamasi Warisan Anies Baswedan jadi Pertanyaan

Pandapotan menilai, masalah yang terjadi di tubuh Ancol sangatlah besar. Tidak hanya persoalan fasilitas yang tidak maksimal, tapi banyak proyek pembangunan yang mangkrak.

“Ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol, belum lagi persoalan lahannya. Lahan yang tadinya mau dikelola MRT Jakarta, belum lagi lahan yang mau direklamasi untuk pembuatan Masjid Apung,” jelasnya.

Pandapotan mengaku kecolongan dengan adanya persoalan ini, apalagi sebelumnya dia pernah menjadi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta selama dua tahun.

Selama menjadi bagian dari pimpinan komisi, Pandapotan merasa tidak ada masalah di tubuh Ancol terkait pembangunan.

“Ternyata ada persoalan dengan Marriot, dengan Crown. Jadi, pimpinan (Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail) kita harus fokus bikin Pansus-nya ini.

Saya pikir ini akan kita gali, bila perlu kita sering berdiskusi dengan pihak Ancol,“ paparnya.

“Ini kan perusahaan publik, apa memang dilaporkan ke sana, tapi ke kita, anggota dewan sebagai mitra kerjanya tidak dilaporkan, kenapa tidak dilaporkan seperti ini?,” lanjutnya.

Sementara itu, Ichwanul Muslimin mengamini permintaan koleganya soal usulan pembentukan Pansus.

Kata politisi Partai Gerindra ini, Pansus bisa mendalami permasalahan yang terjadi di Ancol, hingga mengeluarkan rekomendasi sebagai solusinya.

“Saya sepakat dan setuju, sebaiknya kita buatkan Pansus saja,” imbuhnya. (FAF)