Berita Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Pebanyak Tempat Pengisian Kendaraan Listrik, Ketua DPRD: Beri Charging Gratis

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dengan catatan pengisian listrik kendaraan harus memadai.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: PanjiBaskhara
Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dengan catatan pengisian listrik kendaraan harus memadai. Foto: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik untuk menekan polusi udara di ibu kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dengan catatan pengisian listrik kendaraan harus memadai.

Apalagi, ia sempat kunjungan kerja ke Los Angeles (LA) Amerika Serikat untuk meninjau sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.

"Ya makanya kita harus mengikuti program pemerintah ya soal langit biru, bagaimana caranya orang beralih ke mobil listrik," katanya Senin (19/6/2023). 

"Pemerintah harus ada disitu, artinya mempermudah soal tempat pengisian, mobilnya kan enggak mahal, tapi tempat pengisiannya mahal kan enggak bagus juga," sambungnya. 

Menurutnya, di LA pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna mobil listrik dan memberi lokasi charging atau pengisian daya.

Prasetyo yakin, jika tempat pengisian daya mobil listrik sudah banyak di Jakata, bakal banyak masyarakat yang beralih.

"Semua ada subsidi pemerintah di LA memberi charging gratis di tempat di mana-mana kalau itu sudah banyak pasti orang akan lari ke mobil listrik," tegasnya.

Ia juga menyarankan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta tidak menekan harga pengisian daya mobil listrik.

Sebab, jika harga pengisian daya mobil listrik mahal, maka masyarakat tidak mau beralih dan tetap memilih mobil BBM.

"Wajib mengasih subsidi kepada masyarakat. Orang berani bawa mobil listrik. Nah saya pernah mencoba pakai mobil listrik Jakarta- Bandung sampe pondok gede tinggal 10 persen. Kalau mogok dipinggir jalan," tutur Prasetyo.

Oleh karena itu, sopir mobil listrik harus tahu kekuatan baterai kendaraannya saat mengendarai jarak jauh.

Sehingga, kendaran listrik yang ditungganginya tidak sampai mogok dan menghambat perjalanan masyarakat sampai ke tujuan.

"Penghambatan-penghambatan jalan nggak ada. Nah, itu harus diperhitungkan," terangnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik untuk menekan polusi udara di ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan, kendaraan listrik tidak perlu melakukan uji emisi seperti mobil bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau mobil listrik BBNKB nol rupiah di Jakarta bebas ganjil genap ini semoga bisa menambah keinginan warga untuk ganti motor BBM ke listrik," ujarnya Senin (19/6/2023).

Menurutnya, data Dinas Lingkungan Hidup, 59 persen polusi udara disumbang oleh kendaraan bermotor.

Jumlah tersebut terjadi penurunan dari sebelumnya yang mencapai 76 persen dan setelah penanaman bibit pohon di Jakarta secara masif menjadi turun.

"Ini bisa turunkan 11 persen emisi kendaraan bermotor sumber pencemaran primer dengan upaya itu target untuk kurangi emisi gas rumah kaca 2030 50 persen dikurangi," tegasnya.

(Wartakotalive.com/M26)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved