Bukan Warga Asli DKI, Rupanya Warga Bekasi, Depok, Tangerang yang Bikin Jakarta Macet Setiap Hari

“Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Laju Elektabilitas Anies Baswedan Lambat, Tim Delapan Tak Masalah

“Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia," ujarnya.

"Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat,” sambungnya.

Prof Gilbert mengatakan, Anies sendiri tidak patut menyatakan hal tersebut, karena yang dilakukan di Jakarta adalah mempersempit jalan dengan memperlebar trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda.

Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini.

Baca juga: Demi Anies Baswedan, JK Rela Cipratkan Air ke Mukanya, Ini Kritik Pedas pada Presiden Jokowi

“Selain itu, yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu," ujarnya.

"Terasa aneh, kenapa malah mempersoalkan pekerjaan orang lain dengan melihat negara, sedangkan diri sendiri tidak mampu bekerja untuk sebuah kota besar," imbuhnya.

"Pada saat berkata soal adu gagasan, menjadi aneh kalau melihat data saja ngawur dan tidak minta maaf,” tegas Gilbert.

Sebelumnya, bacapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebutkan, pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Dia menjelaskan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

“Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, Anies menyebut pembangunan jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 kilometer (Km), sedangkan era SBY mampu membangun jalan nasional 20 kali lipat dari itu yakni sekitar 11.800 Km.

Dengan demikian, sebanyak 11.800 Km jalan nasional tersebut belum tentu berasal dari pembangunan jalan baru.

“Jadi ini waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih pembangunannya tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit,” ungkapnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News