Pilpres 2024

Ade Armando Ungkap Rahasia Terselubung PDIP, Ganjar Pranowo Teken Kontrak tak Berhak Pilih Menteri

Ganjar Pranowo dibelenggu PDIP, dia tak berhak menentukan menteri jika memenangi Pilpres 2024.

Editor: Valentino Verry
Wartakotalive/Alfian Firmansyah
Anggota Dewan Pembina Relawan Ganjarian Spartan, Ade Armando, mengungkap adanya kontrak yang diteken Ganjar Pranowo jika memenangi Pilpres 2024, yakni tak berhak menentukan menteri, sebab menjadi hak prerogatif PDIP. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jika selama ini Ganjar Pranowo dianggap 'boneka PDIP', meski jadi bacapres di Pilpres 2024, mungkin ada benarnya.

Ganjar jika memenangi Pilpres 2024 dipastikan tak memiliki hak prerogatif sebagai Presiden RI dalam menentukan posisi menteri.

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pembina relawan Ganjarian Spartan, Ade Armando.

Ade Armando mengaku mendapat informasi PDIP akan menentukan menteri dan posisi strategis apabila Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden.

Dikatakan Ade, kabarnya Ganjar Pranowo dan PDIP sudah meneken kontrak terkait hal itu.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP."

"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujar Ade Armando melalui cuitan di Twitter, Minggu (11/6/2023).

Saat dikonfirmasi, Ade Armando enggan menjawab dari mana informasi kontrak Ganjar dan PDIP itu didapat.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ungkap Pentingnya Kekayaan Intelektual Nasional Bagi Gen Z, Influencer dan Millenial

"Enggak bisa saya sebut secara spesifik," ungkap Ade kepada Tribunnews.com.

"Saya peroleh dari sejumlah sumber yang saya percaya dan memiliki hubungan dengan lingkaran elit PDIP," imbuhnya.

Ade juga mengatakan, kabar kontrak PDIP dan Ganjar itu sudah menyebar di kalangan relawan.

PDIP Bantah

Sementara itu, isu kontrak politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo dibantah Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey.

Olly menduga, isu kontrak politik Megawati-Ganjar sengaja diembuskan lawan politik untuk menggerus elektabilitas PDIP.

Baca juga: Relawan Ganjar Pranowo Deklarasi Libatkan Siswa SD di Lampung, Bawaslu: Kalau Sekolah ya tak Boleh

"Saya kira enggak ada kontrak-kontrak begitu," kata Olly dalam program KAMAR ROSI di YouTube Kompas TV, Rabu (7/6/2023) petang.

Isu kontrak politik antara Megawati dan Ganjar disebut-sebut terjadi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April lalu.

Olly juga menampik pertanyaan terkait perjanjian kontrak jika Ganjar menjadi presiden, maka pemilihan menteri atas seizin Megawati.

"Enggak adalah. Tetapi realita kan seperti itu bahwa persentase menteri dari partai politik pasti atas izin ketua umum," ujar Gubernur Sulawesi Utara itu.

Bacapres Ganjar Pranowo meneken kontrak dengan PDIP tak berhak pilih menteri.
Bacapres Ganjar Pranowo meneken kontrak dengan PDIP tak berhak pilih menteri. (WartaKota/M Rifqi Ibnumasy)

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani disebut akan segera bertemu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto mengklaim Partai Demokrat merespons positif pertemuan tersebut.

Utut menuturkan, pertemuan keduannya akan membicarkan tindaklanjut dari pernyataan Puan yang menyebut nama AHY sebagai kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo.

"Yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan Ibu Puan Maharani soal para kandidat bacawapres," kata Utut, dikutip dari youTube Kompas TV, Selasa (13/6/2023).

Setelah mendapat restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rencana pertemuan itu tengah dibahas lebih lanjut oleh kedua partai itu.

Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky melakukan pertemuan untuk menggodok rencana pertemuan Puan dan AHY.

"Atas hal itu para Sekjen kemarin bertemu, saya diajak pak Sekjen untuk menemani, intinya kita sedang mengupayakan," ujarnya.

Utut belum memastikan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan.

Menurutnya, Partai Demokrat dan PDIP tinggal menunggu kesiapan dari Puan dan AHY untuk menentukan tanggal pertemuan.

"Untuk tanggalnya menunggu kesiapan beliau, untuk berjumpa dan berdialog," katanya.

Sementara itu, Puan mengatakan, pertemuannya dengan AHY bisa dilakukan kapan saja.

"Waktu lalu saya di acara MUI saya sempat bertemu Mas AHY, jadi kapan saja saya membuka peluang untuk bertemu," ujar Puan, dikutip dari youTube Kompas TV, Selasa (13/6/2023).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved