Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Diminta Kaji Ulang, Berpotensi Timbulkan Masalah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Pengawas pemerintah daerah mengkhawatirkan, pembangunan kereta ringan tersebut menambah kepadatan baru.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, saat ini keberadaan Stasiun Manggarai sudah banyak menampung banyak moda transportasi.

Mulai dari Commuter Line Jabodetabek, kereta bandara, kereta jarak jauh, bus Transjakarta hingga bus feeder.

Baca juga: Masuk PSN, Anggota Dewan Proyeksikan Proyek LRT Jakarta Fase 1B Telan Anggaran Rp 4,4 Triliun

“Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit,” kata Ismail saat rapat kerja dengan LRT Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Ismail berpesan agar PT LRT Jakarta melakukan kajian dengan segera.

Pria dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini contohkan bagaimana tertatih-tatihnya Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Develpoment (TOD).

“Penumpukan penumpang terjadi setiap dan baru dilakukan perluasan area oleh PT KAI. Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu ini (LRT Fase 1B) terwujud itu kita bisa bayangkan high peak (puncak kesibukan), seperti apa sementara kebutuhan supporting sistemnya di area sekitar TOD-nya belum dipersiapkan,” ungkapnya.

Baca juga: Minta PMD untuk Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Anggota Dewan Usul PT LRT Ajukan Tambahan PMD Rp 1,5 T

Komisi B DPRD DKI Jakarta juga meminta PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD).

Dikhawatirkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp 5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.

“Apakah ada credit financing sebagai sebuah alternatif untuk opsi B-nya ketika (pembiayaan bersumber dari APBD seluruhnya) ini tidak bisa terwujud,” ujar Ismail.

Sementara itu, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan, proyek jalur LRT fase 1B akan berjalan selama 22 bulan.

Kegiatan-kegiatan pra konstruksi telah dimulai sejak awal tahun ini, misalnya dengan melakukan pemilihan konsultan proyek.

Terkait skema pembiayaan non APBD, dia mengatakan belum ada skenario pembiayaan proyek di luar dari APBD DKI.

“Memang project LRT Fase 1B yang sejauh ini memang skema (pembiayaan) nya melalui PMD yang telah disetujui oleh Pemprov DKI,” katanya.

“Kalau untuk skema lain masih belum dipikirkan karena butuh waktu cukup lama. Target kami dalam dua tahun ini projectnya bisa berjalan dengan baik,” sambungnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.